DPRD Kutim berjanji akan membuatkan Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi hak-hak buruh di Kutim. Pasalnya sangat banyak permasalahan buruh yang belum dipenuhi perusahaan. Diantaranya permasalahan outsourcing, kontrak kerja, upah murah, dan berbagai hak yang belum terpenuhi lainnya.
Dikatakan Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi, berdasarkan kegelisahan tersebut maka perlu kiranya DPRD melindungi hak-hak buruh yang selama ini masih diabaikan oleh perusahaan. Salah satu upaya yang akan dilakukan ialah dengan membuatkan Perda. Sehingga kedudukan hak tersebut semakin kuat dan mengikat.
“Karena ini benar-benar terjadi maka perlu kiranya dibuatkan Perda. Jadi pada prinsipnya kami sangat mendukung tuntutan para buruh. Dengan dukungan itu maka harus di buatkan Perda agar kuat. Jadi DPRD siap bekerjasama hapus outsourcing dan tuntutan lainnya yang memang merupakan hak buruh,” ujar Mahyunadi.
Dukungan ini dilontarkan lantaran DPRD merupakan perwakilan rakyat. Sedangkan buruh merupakan bagian dari rakyat yang harus mendapatkan hak dan perlindungan. Terlebih dirinya cukup tersakiti oleh perusahaan yang kerap mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak buruh.
“Saya sakit hati. Terpukul dengan adanya pengabaian hak-hak buruh ini. Seharusnya perusahaan memberikan semua hak buruh. Karena jangan sampai habis menambang yang tinggal bangkainya. Kasihan anak cucu kita ke depan tidak merasakan hasilnya,” katanya.
Jika usulan Perda tidak dikabulkan oleh pemerintah, maka pihaknya akan membuat Perda inisiatif. Intinya Perda wajib dihadirikan untuk melindungi para buru di Kutim.
“Setahu saya ada beberapa saja yang boleh di outsourcing atau kontrak. Seperti sekuriti, pembantu (CS), tukang masak dan tukang cuci. Sedangkan yang lainnya wajib dipermanenkan. Seperti operator dan mekanik wajib permanen,” katanya.
Anggota DPRD lainnya Herlang Mappatiti, juga turut menyayangkan adanya perusahaan yang belum memberikan haknya kepada karyawan. Padahal hak tersebut merupakan masa depan dihari tua. Seharusnya semua perusahaan baik perkebunan maupun pertambangan bisa memenuhi hak karyawan. “Jadi harus dimanusiawikan (buruh). Karena buruh itu asset. Untuk itu perlu di buatkan Perda,” pintanya.
Sementara itu Kadisnakertrans, Abdullah Fauzie mengakui jika hak-hak karyawan masih banyak belum dipenuhi oleh perusahaan. Untuk itu dirinya meminta kepada buruh untuk membuat poin-poin tuntutan agar pemerintah bisa menindaklanjutinya. “Jadi cacat semua keluhannya, Kami akan sampaikan kepada provinsi. Karena saat ini provinsi yang memiliki kewenangan. Atau kami akan sampaikan langsung kepada menteri,” katanya. (dy)
