SAMARINDA – DPRD Samarinda dibuat heran dengan tingkah beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang berpenghasilan tak maksimal. Sebab, di tengah perkembangan Kota Tepian yang semakin pesat, hal ini tidak diiringi dengan perkembangan pendapatan asli daerah (PAD). Ya, PAD Samarinda terus menurun terutama dalam hal retribusi.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil DPRD Samarinda, Siswadi. Ia mengatakan, sebenarnya pendapatan dari sektor retribusi bisa saja digarap lebih maksimal. Hanya saja, tidak ada keseriusan dari OPD pemungut terkait.
“Bagaimana bisa kenaikan hanya Rp 150 juta,” tegas Siswadi, Rabu (31/10) kemarin.
Hal ini pun dapat dilihat dan dirasakan sendiri oleh masyarakat. Di mana jumlah kendaraan kian tahun semakin bertambah. Selain itu, hampir di setiap tempat selalu ada parkir liar yang menjadi salah satu penyebab kebocoran PAD.
Itulah yang selalu dan masih menjadi perhatian pihaknya, dan tentu saja beberapa hal lainnya. Untuk itu, ia mengatakan, perlunya ada kajian yang lebih mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Samarinda.
“Nanti kita juga akan melanjutkan rapat ke komisi dua, untuk memperdalam lagi masalah pendapatan ini,” kata dia.
Terlebih, dengan adanya laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) pemkot yang selalu baik-baik saja, bahkan mengalami perkembangan. Namun, hal ini tak diiringi kenaikan PAD.
“Asumsi kami begitu, tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pemkot tiap tahun. Nanti itu juga akan kami kaji,” ucapnya.
Disinggung mengenai kemungkinan inspeksi mendadak (sidak) ataupun tinjauan langsung ke lapangan, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini berkata kemungkinan itu selalu ada.
“Namun harus menunggu kesepakatan teman-teman banggar,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Ismansyah, tidak bisa terlalu berkomentar karena sedang berada di luar kota. Ia hanya mengatakan nanti saja, ketika pihaknya konsultasi dengan komisi terkait.
“Nanti kami akan hearing dengan komisi dua,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Samarinda, Jasno juga menyuarakan hal yang sama. Dengan menurunnya nilai retribusi, pihaknya juga tidak sepakat apabila target PAD diturunkan.
“Kalau bisa disamakan saja dengan tahun 2018. Jangan sampai ada penurunan, tidak baik untuk perkembangan kota,” ujarnya. (*/dev)
