E-Filing Terhambat Fasilitas 

SANGATTA – Saat ini pengurusan perpajakan sudah dipermudah. Sistem online menjadikan segalanya lebih ringkas. Namun, di Kutim tidak semudah itu. Kepala Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Unit Sangatta Hadianto mengatakan, untuk mempermudah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, masyarakat dapat mengakses via online melalui sitem e-filing. Yakni, suatu cara penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) secara online dan real time.

Untuk di Kutim, terangnya, pelaporan SPT mannual kolektif dibatasi waktu samapi 28 Februari. Jika lewat dari waktu tersebut, maka harus melapor masing-masing dengan deadline sampai 31 Maret 2018, sedangkan untuk badan hukum batas waktunya 30 April 2018.

Namun, ujarnya, e-filing yang seharusnya bisa mempermudah mengurus SPT karena jarak tempuh di Kutim yang jauh ke 18 kecamatan, hambatannya adalah perlengkapan warga. Sebab, belum tentu semua warga di pelosok Kutim difasilitasi kemampuan jaringan internet yang kuat.

Pun begitu, pihaknya terus bersosialisasi, hingga kini terus mengajak warga di seantero Kutim. Meski, KP2KP Sangatta saat ini hanya memiliki lima sumber daya manusia (SDM). “Ya, kami hanya memiliki lima petugas. Itu tidak sebanding dengan banyaknya warga Kutim dan targetnya,” ucap dia.

Hadianto memaparkan, target pajak di Kutim adalah 3,6 triliun dari wajib pajak (WP) di 139 desa se-Kutim. Sementara WP di Kutim masih terus diupdate jumlahnya dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim. Adapun laman website DJP Online untuk e-filing adalah djponline.pajak.go.id

Hadianto menegaskan, ada saksi pidana yang menanti jika pelaporan SPT tidak dilaksanakan. Yakni, berupa denda 100-400 persen dari pajak terhutang, dan sanksi cekal, sampai kurungan badan minimal tiga bulan dan paling lama satu tahun.

Hanya saja, ujar dia, sanksi pidana jarang diterapkan, dan lebih mengedepankan sanksi administrasi. Sanksi berdasarkan UU KUP Pasal 7.

Ada beberapa saksi administrasi yang diberikan. Pertama,  adalah saksi tidak melapor masa orang pribadi. Yang seperti ini dikenakan denda Rp 100.000 untuk setiap bulan yang tidak dilaporkan SPT masa-nya.

SPT Masa sendiri wajib dilaporkan setiap bulan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya atau untuk pembayaran pajak ya maksimal pada tanggal 15.

Kemudian, sanksi orang pribadi. Mereka juga dikenakan denda Rp 100.000 untuk setiap SPT Tahunan yang tidak dilaporkan. SPT Tahunan dilaporkan maksimal tiga bukan setelah berakhirnya tahun pajak  yang pada umumnya pada tanggal 31 Maret.

Selanjutnya,  sanksi tidak melapor SPT masa badan. Untuk keterlambatan atau tidak melapor SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) maka dikenakan saksi sebesar Rp 100.000 untuk setiap bulan yang terlambat atau tidak dilaporkan. (hd)