SAMARINDA – November 2017 sudah akan berakhir. Namun belum ada kabar pasti dari partai politik (parpol) di Kaltim terkait siapa pasangan calon (paslon) yang bakal diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Padahal, keberadaan paslon ini punya peran dalam menarik perhatian masyarakat pemilih di Bumi Etam.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Syamsul Hadi menuturkan, berdasarkan survei yang dilakukan KPU Kaltim, diketahui beberapa faktor penyebab tingginya angka golongan putih (golput). Salah satunya kandidat-kandidat paslon yang ditawarkan dianggap tidak menarik dan berdampak pada masyarakat.
“Itu hasil survei lho. Faktor-faktor apa yang membuat masyarakat itu tidak datang ke TPS (tempat pemungutan suara (TPS). Salah satunya adalah figur kandidat yang dianggap tidak menarik,” ujar Syamsul kepada Metro Samarinda.
Dia mengakui, anggapan masyarakat terhadap figur yang tidak mewakili keinginan mereka memang ada. Namun begitu bukan lantas mengabaikan pemilu begitu saja. Dalam hal ini, menjadi tugas KPU selaku penyelenggara pemilu untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya memberikan hak suara dalam pemilu khususnya pilgub.
“Itu kan anggapan masyarakat (figur tidak menarik, Red.). Maka kami masuk pada wilayah pentingnya memiliki pemimpin,” ujarnya.
Syamsul menyebut, membangun kesadaran akan pentingnya mempunyai pemimpin ini bukan hanya menjadi tugas KPU. Melainkan juga membutuhkan peran dari seluruh komponen masyarakat lainnya. Agar ikut terlibat dalam menyadarkan masyarakat tentang perlunya memiliki pemimpin. Khususnya pemimpin yang memiliki kualifikasi yang baik
“Kualifikasi pemimpin juga yang baik. Yang berkualitas, yang berintegritas, dan punya visi misi dan program yang jelas,” terang pria yang pernah bertugas di KPU Bontang ini.
Lantas, bagaimana bila tidak ada calon yang diminati? Syamsul menyarankan agar masyarakat memilih yang terbaik di antara calon yang ditetapkan nantinya. Karena menurut dia, secara sistem tentu orang-orang yang nanti ditetapkan sebagai paslon itu sudah bergerak dan tersaring dalam proses.
“Sehingga merekalah yang akhirnya diusung untuk mewakili menjadi pemimpin yang berlaga di Pilgub Kaltim,” jelas Syamsul.
Peran figur dalam tingkat partisipasi pemilih ini juga diamini Ketua KPU Samarinda Ramaon Dearnov Saragih. Apalagi Samarinda merupakan kota dengan tingkat partisipasi terendah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 silam. Menurutnya berdasarkan penelitian dari universitas, salah satu faktor minimnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut ada pada figur kandidat.
“Ada penilitian dari universitas terkait partisipasi ini. Salah satunya karena calon yang ditawarkan parpol yang kurang diminati publik,” kata Ramaon beberapa waktu silam.
Karena pada pilkada sebelumnya, KPU Samarinda telah gencar melakukan sosialisasi. Di antaranya dengan masuk ke sekolah-sekolah, kalangan marjinal, bahkan sampai ibu rumah tangga dan kelompok-kelompok pengajian. Namun begitu hasil sosialisasi ini juga tergantung dari faktor lainnya.
“Ada faktor misalnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai. Lalu pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan. Bagaimana calon kepala daerah yang ditawarkan,” bebernya. (luk)
