MESKI memiliki hak pilih, namun masyarakat tidak boleh asal dalam menggunakan hak pilihnya. Karena kalau salah dalam memilih pemimpin, bakal berdampak dalam nasib daerah selama lima tahun masa kepemimpinan kandidat kepala daerah terpilih.
Hal ini diungkapkan Guru Besar Universitas Mulawarman, Adam Idris. Kata dia, dalam sistem demokrasi yang digunakan Indonesia, tidak boleh terjadi salah dalam memilih pemimpin. “Karena kalau salah pilih, lima tahun kita gadaikan masa depan kita sebagai rakyat Kaltim,” kata Adam dalam sosialisasi pengawasan partisipatif beberapa waktu lalu.
Hal ini bukan hanya berlaku pada gubernur, melainkan juga semua tingkatan kepala daerah yang meliputi bupati dan wali kota. Pun begitu termasuk dalam pemilihan presiden mendatang, jangan sampai salah dalam memilih pemimpin. “Tahun 2019 tidak boleh salah memilih presiden. Karena kalau salah, selama lima tahun akan menderita,” tambahnya.
Karena itulah, agar tidak salah dalam memilih pemimpin, masyarakat perlu memiliki kecerdasan dalam menjalankan peran politiknya. Kata Adam, di dalam proses demokrasi, rakyat haruslah cerdas. Pasalnya pemimpin yang cerdas dilahirkan dari rakyat yang cerdas.
Dalam hal ini, merupakan tugas utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencerdaskan rakyat secara politik. “Bagaimana mencerdaskan rakyat supaya mereka tidak salah pilih. Karena pemilu ini biayanya sangat mahal,” sambung dosen Universitas Mulawarman Samarinda ini.
Adam menerangkan, sistem pemilihan umum dalam sistem demokrasi ini juga terdapat kelemahan. Yaitu suara mayoritas belum tentu merupakan yang terbaik. Apabila dalam prosesnya ternyata dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Berbeda halnya bila suara terbanyak tersebut didapatkan dengan cara-cara yang benar.
“Kalau dilakukan dengan cara-cara yang benar, berarti suara mayoritas dapat dianggap yang terbaik,” tegas Adam. (luk)
