SAMARINDA – DPD I Golkar Kaltim mengklaim sudah memberi toleransi untuk Rahmad Mas’ud terkait status adiknya, Abdul Gafur Mas’ud. Waktu yang diberikan agar Gafur mundur dari Demokrat adalah tujuh hari usai Rahmad terpilih sebagai ketua Golkar Balikpapan.
Sekretaris Golkar Kaltim, Abdul Kadir menegaskan, ketika toleransi tidak dilaksanakan, maka penegakkan aturan harus dilaksanakan.
“Saya pikir Golkar sudah cukup memberikan toleransi. Kan Ibu (Rita Widysari, ketua Golkar Kaltim, Red.) mengatakan waktu usai musda kepada Pak Rahmad Mas’ud, yakni selama tujuh hari untuk menyelesaikan soal pertalian darah itu. Bahwa itu tidak dilaksanakan, ya katanya musdalub? Mengapa tidak,” tegas Kadir, Jumat (24/3).
Menurutnya, Rahmad sudah diberikan toleransi beberapa kali, mulai dari diskresi yang dikeluarkan DPP Golkar terkait pencalonannya menjadi ketua Golkar Balikpapan, hingga toleransi selama tujuh hari untuk menyelesaikan urusan saudara kandungnya yang menjadi ketua di parpol lain.
“Toleransi itu saya pikir sudah kurang apa, jadi kalau akhirnya yang bersangkutan tidak melaksanakannya, ya jangan salahkan partai untuk menegakkan aturan. Kan tidak mungkin partai terus mengikuti maunya dia (Rahmad, Red.). Bahwa katanya harus musdalub, ya barangkali solusinya,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sudah berkonsultasi ke DPP. Kemudian, Golkar Kaltim diminta menegakkan aturan yang berlaku. DPP juga merasa toleransi yang diberikan sudah cukup kepada yang bersangkutan.
“Pak Nurdin Halid (ketua harian DPP Golkar, Red.) sudah mengetahui juga, kami sudah melaporkannya. Nah beliau (Nurdin Halid, Red.) tegas. Kalau memang semua toleransi sudah diberikan, aturan harus ditegakkan. Makanya DPP minta aturan ditegakkan,” ujarnya dengan tegas.
Seharusnya urusan pertalian darah itu, ditambahkannya, sudah selesai sebelum musda. Namun karena Golkar memandang Rahmad punya itikad baik dan tujuan dalam membesarkan Golkar, toleransi pun diberikan selama tujuh hari tersebut.
“Sekali lagi saya katakan, coba kurang apa Golkar ini memberikan toleransi? Dan saya pikir tidak semua kader bisa begitu. Makanya untuk saat ini, toleransi sudah tidak ada, yang ada adalah penegakkan aturan itu,” tandasnya. (hai/rus/kpg/gun)
