BONTANGPOST.ID, Bontang – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang menerima kunjungan visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026.
Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti, mengaku optimistis setelah seluruh rangkaian visitasi berjalan lancar. Ia menyebut, persiapan bersama tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah ditampilkan maksimal di hadapan tim penilai.
“Alhamdulillah, apa yang sudah kami siapkan bisa ditampilkan dengan baik. Kami optimistis hasilnya maksimal,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Retno menjelaskan, dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Bontang, DPK menjadi salah satu yang mengikuti visitasi tahun ini. Ia berharap capaian terbaik tahun sebelumnya dapat dipertahankan.
“Tahun lalu kami juara satu, harapannya tahun ini bisa kembali meraih hasil terbaik,” katanya.
Meski begitu, ia mengakui penilaian tahun ini terasa lebih menantang. Pertanyaan dari tim penilai dinilai lebih tajam dan teknis dibanding sebelumnya.
“Ini menunjukkan proses penilaian semakin serius dan mendalam,” jelasnya.
Ke depan, DPK menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, serta inovasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
“Kalau SDM bagus, program berjalan optimal. Inovasi juga harus jadi kebiasaan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penilai Komisi Informasi Kaltim, Hajaturamsyah, menilai DPK Bontang telah menunjukkan upaya inovatif dalam keterbukaan informasi.
“Secara prinsip dan visual sudah baik, tinggal memperkuat edukasi ke masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemahaman masyarakat terhadap hak memperoleh informasi perlu terus ditingkatkan.
Di sisi lain, Kepala Diskominfo Bontang, Andi Hasanuddin Akmal, menyebut penilaian tahun ini akan lebih ketat dan terukur. Seluruh tim juri diturunkan untuk menjaga objektivitas.
“Kalau ada nilai sama, akan dilakukan pendalaman. Jadi kompetisinya lebih ketat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kesiapan DPK dalam menghadapi visitasi serta komitmen mendorong transparansi dan kualitas layanan informasi publik. (*)
