INGAT!!! Paslon Wajib Ikut Debat Publik

“Kami wajibkan paslon ikut debat publik, supaya nanti masyarakat dapat mengetahui visi dan misi setiap paslon,” Rudiansyah, Komisioner KPU Kaltim.

SAMARINDA – Bulan ini, empat pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim akan menunjukkan kualitas dirinya masing-masing dalam perhelatan debat publik. Setiap paslon akan memaparkan visi dan misinya lewat kegiatan yang dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim.

Sebagaimana diketahui, debat publik akan dilaksanakan sebanyak tiga kali. Antara lain pada 25 April, 9 Mei,  dan 22 Juni mendatang. Empat paslon yang meramaikannya yakni Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi, Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat, Isran Noor-Hadi Mulyadi, dan Rusmadi-Safaruddin.

Dalam rangka memandu jalannya kegiatan, seorang moderator yang sudah teruji kualitasnya akan jadi juri dan pengarah dalam debat publik. Selain itu, sejumlah tokoh akademisi dan praktisi lintas sektoral akan menguji mentalitas, wawasan, dan pengalaman paslon menjelaskan visi dan misi di hadapan publik Benua Etam.

Komisioner KPU Kaltim, Rudiansyah menyebut, merujuk pada pentingnya debat publik, KPU Kaltim telah mewajibkan bagi setiap paslon ikut dalam perhelatan tersebut. Ancamannya, bagi paslon yang tidak ikut meramaikan debat publik, KPU dapat mengurangi jatah kampanyenya.

“Kami wajibkan paslon ikut debat publik, supaya nanti masyarakat dapat mengetahui visi dan misi setiap paslon,” tegas Komisioner KPU Kaltim Bidang Teknis tersebut, Jumat (5/4) kemarin.

Meski disebut debat publik yang memberikan kebebasan pada seluruh lapisan masyarakat untuk mendengarkan langsung visi dan misi paslon, KPU Kaltim tetap memberikan batasan-batasan teknis pada kegiatan debat publik nantinya.

Kata dia, tanpa mengurangi semangat dan tujuan penyelenggaraan debat publik, khusus pada 22 Juni mendatang, KPU akan membatasi peserta yang mendampingi paslon. Setiap paslon hanya diberikan jatah seratus orang untuk melihat langsung kegiatan yang sedianya diadakan di Samarinda tersebut.

“Pembatasan tim paslon yang melihat langsung acara debat dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya. Dia memastikan, debat publik pertama dan kedua akan dihelat di Jakarta. KPU hanya menanggung lima sampai enam orang peserta dari setiap paslon.

Sementara itu, KPU belum menentukan siaran televisi nasional yang akan menjadi partner debat publik. Diketahui sejumlah televisi nasional telah dilobi KPU untuk menyiarkan kegiatan tersebut.

“Tetapi dari beberapa stasiun televisi yang telah kami lobi, kami belum menetapkan mana stasiun televisi yang akan ditunjuk untuk menyiarkan debat publik. Kami sedang melobinya. Mungkin  dalam waktu dekat sudah ada hasilnya,” sebutnya.

Sekretaris KPU Kaltim, Syarifuddin Rusli mengaku, pihaknya telah menyediakan anggaran Rp 1,4 miliar untuk tiga kali debat publik.

“Tetapi saya rasa anggaran segitu terbilang kurang untuk tiga kali debat publik. Nanti kami akan mempertimbangkan pos anggaran lain dialihkan atau dipotong untuk memenuhi kebutuhan debat publik,” katanya. (*/um)