“Jadi suka atau tidak suka, wawali itu harus dipilih. Tidak boleh selera pribadi terlalu mendominasi dari tuntutan undang-undang. Karena undang-undang yang dibuat ini sudah mengadaptasi dan mempertimbangkan segala aspek”. Masykur Sarmian (Ketua DPW PKS Kaltim)
SAMARINDA – Enam bulan sudah kursi Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda ditinggalkan almarhum Nusyirwan Ismail. Namun partai koalisi pendukung seperti Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) belum mengusulkan calon wawali di DPRD Samarinda.
Hal itu terjadi karena setiap partai ingin mengusulkan calon sendiri. Padahal hanya dua orang calon wawali yang akan direkomendasikan untuk dipilih wakil rakyat. Partai NasDem mengusulkan Saefuddin Zuhri. Kemudian Partai Demokrat menjagokan Victor Juan dan PKS mendorong Sarwono.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kaltim, Masyukur Sarmian mengatakan, sejatinya masalah tersebut dapat diselesaikan pada Wali Kota Samarinda yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kaltim, Syaharie Jaang. Dengan catatan, Jaang dapat memanggil seluruh partai koalisi untuk duduk satu meja.
“Panggil saja partai koalisi untuk silaturahmi. Ajak kongko-kongko dengan tiga partai pengusung. Kan selama ini Demokrat, NasDem, dan PKS belum pernah duduk bersama untuk membicarakan masalah ini,” usulnya, Senin (20/8) kemarin.
PKS dengan Jaang disebut pernah dilaksanakan pertemuan. Begitu juga Partai NasDem, pernah duduk satu meja dengan mantan calon Gubernur Kaltim 2018 itu. Namun demikian, Masykur menilai, Jaang belum menangkap maksud dua partai tersebut.
“Ini yang harus ditangkap sebagai pesan kebaikan, pesan perdamainan, pesan untuk melaksanakan tuntutan undang-undang dengan murni dan konsisten,” ucapnya.
Perbedaan antar partai koalisi tersebut dianggap Masykur sebagai dinamika dalam percaturan politik lokal. “Ini hanya soal legawa atau tidak. Menghormati undang-undang atau tidak. Saya kira Pak Jaang dalam renungannya akan sampai pada kesimpulan bahwa pilwawali ini akan dilaksanakan,” terang Masykur.
Anggota DPRD Kaltim itu berpendapat, opsi dari Jaang yang tidak ingin melaksanakan pemilihan wawali disebabkan belum adanya kesepahaman tiga partai koalisi tersebut, justru melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
“Apalagi beliau sebagai model yang harus menghargai dan menghormati regulasi itu. Jadi keinginan untuk tidak ada wawali yang dipilih dan ditetapkan, bertentangan dengan undang-undang,” tegasnya.
Kemudian keputusan Jaang yang tidak ingin melaksanakan pemilihan wawali juga menjadi contoh yang buruk dalam demokrasi. Karena Jaang akan dianggap sebagai wali kota yang tidak taat aturan.
“Jadi suka atau tidak suka, wawali itu harus dipilih. Tidak boleh selera pribadi, terlalu mendominasi dari tuntutan undang-undang. Karena undang-undang yang dibuat ini sudah mengadaptasi dan mempertimbangkan segala aspek,” jelasnya.
Kata Masykur, keberadaan wawali sangat diperlukan di tengah banyaknya tugas yang harus dijalankan wali kota. Jika wali kota berhalangan, maka bisa digantikan oleh wakilnya.
“Kita bisa mengambil contoh dari Kaltim sekarang yang tidak ada wakil gubernurnya. Di saat Pak Awang sakit, tidak ada yang gantikan tugas beliau. Itu juga yang dapat menciptakan masalah kepemimpinan di daerah,” tutupnya. (*/um)
