SAMARINDA – Pemilihan wakil wali kota (wawali) Samarinda sepertinya bakal memakan waktu lebih lama. Pasalnya, meskipun panitia khusus (pansus) pembuatan tata tertib (tatib) pemilihan wawali telah dibentuk, masing-masing partai pengusung telah menyediakan nama yang bakal diusung, namun keputusan terakhir terletak di Wali Kota Samarinda.
Diketahui sebelumnya, PKS dan NasDem telah mengajukan masing-masing satu nama yang diusung sebagai calon Wawali Samarinda. Pansus pun mengaku telah berkirim surat kepada Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, untuk menindaklanjuti nama yang diusung kedua partai tersebut.
Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang mengatakan, dirinya tidak pernah menerima surat yang dimaksud. “Silakan bertanya sama pansusnya. Karena pansusnya bilang mengirim surat kepada saya. Saya saja tidak tahu suratnya yang mana. Ini kan jadi terbalik-balik,” tutur dia, Rabu (22/8) kemarin.
Ia menduga, surat tersebut dikirim saat ia sedang cuti dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim pada Februari lalu. Yang mana ketika itu, jabatan dirinya diisi oleh pejabat sementara (Pjs). “Mungkin suratnya dikirim pas zaman Pjs kali ya. Jadi kalau dikatakan pansus sudah berkirim surat kepada saya satu kali, saya juga bertanya yang mana. Karena saya tidak merasa menerima,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kaltim, Masykur Sarmian mengatakan, sebenarnya masalah mengenai wawali ini dapat segera dituntaskan. Kuncinya ada pada Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang sekaligus Ketua Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kaltim. Asal Jaang dapat mengumpulkan semua ketua partai pengusung duduk satu meja dan membicarakan tersebut.
“Panggil saja partai pengusung kongko-kongko, sekaligus silaturahmi. Kan ke tiga partai ini belum pernah duduk bersama untuk membahas masalah tersebut,” kata dia.
Walaupun, disebut Masykur, partai PKS sendiri sudah pernah melakukan pertemuan dengan Jaang. Begitupun dengn partai Nasdem. Hanya saja, ia menilai, Jaang belum dapat menangkap maksud kedua partai itu. “Ini harus ditangkap sebagai pesan kebaikan, pesan perdamaian, dan pesan untuk melaksanakan undang-undang dengan murni dan konsisten,” kata dia. (*/dev)
