BONTANGPOST.ID, Bontang – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang kembali melanjutkan pembangunan Jalan Gotong Royong pada tahun anggaran 2026. Proyek lanjutan semenisasi tersebut kini telah memasuki tahap pelaksanaan dengan progres pekerjaan yang melampaui target yang ditetapkan.
Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, mengatakan pekerjaan fisik di lapangan sudah berjalan sebagai kelanjutan penanganan ruas jalan yang sebelumnya belum seluruhnya tersentuh pembangunan.
Berdasarkan data proyek, pembangunan Jalan Gotong Royong didanai melalui APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp2.983.726.935. Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 27 April 2026 dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender dan masa pemeliharaan 365 hari kalender.
Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Diva Anugrah Utama dengan pengawasan CV Arori Teknika.
Bowo menjelaskan, hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai 7,13 persen, lebih tinggi dibanding target rencana yang seharusnya berada di angka 5,93 persen.
“Realisasi pekerjaan saat ini sudah mencapai 7,13 persen, sedangkan target pada periode yang sama sebesar 5,93 persen. Artinya pelaksanaan di lapangan masih berada di atas rencana,” ujarnya, Selasa (21/7/2026).
Pada tahap lanjutan ini, penanganan difokuskan pada pembangunan badan jalan sepanjang sekitar 290 meter dengan lebar sekitar 5 meter.
Selain pekerjaan jalan, proyek juga mencakup pembangunan box culvert sebagai bagian dari sistem pendukung drainase di titik tertentu. Namun, pembangunan saluran drainase di sisi kanan dan kiri jalan belum termasuk dalam paket pekerjaan tahun ini.
“Untuk paket pekerjaan ini belum ada pembangunan drainase kanan-kiri. Yang masuk dalam kontrak adalah penanganan box culvert sebagai pekerjaan pendukung,” katanya.
Meski pembangunan terus berlanjut, ruas Jalan Gotong Royong belum seluruhnya dapat disemenisasi pada 2026 karena keterbatasan anggaran. PUPRK memperkirakan setelah proyek tahun ini selesai, masih akan tersisa sekitar 350 meter ruas jalan yang belum mendapatkan penanganan.
“Itu akan dilanjutkan pada tahun berikutnya, tetapi tetap menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” pungkas Bowo. (ak)
