SANGATTA – Meskipun Kutim tengah dilanda defisit, namun Bupati Kutim, Ismunandar, tetap meminta kepada seluruh pejabat untuk tetap bersemangat dan bekerja secara provesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena dirinya tidak menginginkan ada pejabat yang bermalas-malasan lantaran alasan anggaran yang diberikan terbilang kecil dari biasanya.
“Saya kadang miris mendengar. Lantaran defisit anggaran, ada pegawai yang menyatakan tidak punya kerja. Padahal uraian tugas masing-masing OPD sudah jelas. Tidak ada alasan pejabat menganggur,” ujar Bupati Ismunandar.
Karena faktanya, memang saat ini Kutim tengah krisis keuangan. APBD Kutim hanya sebesar 2,6 triliun. Sehingga, harus rela berbagi dengan seluruh OPD lama maupun baru. Untuk OPD tipe A, dijatah 1 Miliar, tipe B, 900 juta dan C, 800 juta. Pembagian anggaran tersebut sudah sesuai dengan anggaran yang diterima Pemkab Kutim.
Sehingga, tidak ada bagian yang basah atau kering. Semua Bagian di Setkab sama. Pejabatnya, semua mendapat gaji dan tunjangan. Apalagi Setkab selaku yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) selaku koordinatif. Bagian Setkab bukan sebagai pelaksana teknis. Eksekusi pelaksanaan kegiatan ada di masing-masing dinas, atau badan di lingkup pemkab Kutim.
“Semua sama. Makanya, kita minta bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Jangan sampai ditanya soal pendidikan misalnya, tapi Bagian Sosial Setkab belum tahu. Jangan Bagian Sosial Setkab hanya mengurusi beasiswa saja. Karena harapan kita, data sekolah, data guru harus dimiliki Bagian Sosial Setkab.
Begitu pula Bagian Hukum, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Umum dan Kepegawaian. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bagian Ekonomi, Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Bagian Pembangunan. Bagian Ekonomi, Bagian Administrasi dan Penatausahaan Keuangan, serta Bagian Perlengkapan,” katanya.
Secara khusus, dirinya juga menyorot bagian Setkab. Karena peran Bagian di Setkab sangat besar dalam mengkoordinasikan pencapaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bagian di Setkab menjadi barometer kinerja pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu (Gerbang Desa Madu). Pejabat Setkab merupakan perpanjangan tangan bupati.
“Jadi kalau ada pejabat dinas atau badan tidak komparatif dalam mewujudkan Gerbang Desa Madu laporkan,” pinta Ismu didepan Sekda Irawansyah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Rupiansyah, Asistten Administrasi Sekkab Yulianti dan beberapa kepala Bagian Setkab serta kepala sub bagian. (dy)
