BONTANGPOSTI.D – Kuota LPG 3 kilogram alias gas melon untuk Kota Bontang pada 2027 diproyeksikan turun 26,66 persen. Pemerintah Kota Bontang mengusulkan kuota sebesar 7.274 metrik ton (Mton), atau berkurang 2.644 Mton dibandingkan usulan kuota 2026 yang mencapai 9.918 Mton.
Pengurangan kuota tersebut seiring bertambahnya sambungan jaringan gas (jargas) di Bontang. Kondisi itu membuat kebutuhan LPG 3 kilogram, khususnya untuk rumah tangga yang telah tersambung jargas, ikut berkurang.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kota Bontang Moch Arif Rochman mengatakan, Pemkot Bontang telah mengusulkan penyesuaian kuota LPG 3 kilogram untuk 2027 kepada Pemprov Kaltim. Usulan itu disampaikan pada 23 Mei 2026.
“Secara umum, karena ada tambahan jargas, pasti kuota gas melon akan dikurangi. Untuk mengusulkan kuota 2027 itu sudah dibatasi,” kata Arif, Rabu (19/8/2026).
Usulan tersebut tertuang dalam surat Pemkot Bontang Nomor B/500.10/827/PSDA/2026 tentang Usulan Kuota LPG 3 Kg Bersubsidi Kota Bontang Tahun 2027. Surat itu merupakan tindak lanjut atas permintaan Pemprov Kaltim terkait usulan kuota LPG 3 kilogram bersubsidi untuk 2027.
Menurut Arif, penentuan kuota LPG bersubsidi tidak hanya berdasarkan jumlah masyarakat pengguna. Keberadaan jargas turut menjadi pertimbangan karena rumah tangga yang sudah terhubung jaringan gas tidak lagi membutuhkan LPG 3 kilogram dalam jumlah yang sama.
“Apalagi tahun ini juga sudah dilakukan tambahan pemasangan sambungan rumah jargas sebanyak 11.500,” ujarnya.
Dalam usulan 2027, LPG 3 kilogram masih dialokasikan untuk 15.258 rumah tangga/KK, 25.751 usaha mikro, 35 nelayan sasaran, dan 115 petani sasaran. Sementara jumlah sambungan rumah tangga jargas tercatat mencapai 18.436 sambungan.
Meski kuota dikurangi, kebutuhan LPG 3 kilogram di Bontang belum sepenuhnya hilang. Arif menyebut masih terdapat wilayah yang belum terlayani jargas, salah satunya Bontang Lestari.
Selain itu, sejumlah wilayah pesisir di atas kawasan pasang surut juga belum dapat memperoleh jaringan gas. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan Pemkot Bontang dalam pembahasan pengurangan kuota LPG bersubsidi.
“Tidak semua kelurahan sudah mendapatkan jargas. Masih ada satu kelurahan yang belum mendapatkan jargas, kemudian wilayah pesisir yang di atas pasang surut juga belum dapat jargas,” tuturnya.
Pengawasan Distribusi
Dengan berkurangnya kuota, pengawasan distribusi LPG 3 kilogram dinilai semakin penting. Arif menegaskan LPG bersubsidi harus benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pelaku usaha mikro.
Pemerintah juga mendorong masyarakat mampu serta pelaku usaha untuk beralih menggunakan LPG nonsubsidi. Salah satu upaya yang pernah dilakukan ialah program trade in, yakni menukarkan dua tabung LPG 3 kilogram dengan satu tabung LPG nonsubsidi ukuran 5 kilogram.
Menurut Arif, langkah tersebut diperlukan agar LPG 3 kilogram tidak terserap oleh kelompok yang sebenarnya mampu membeli LPG nonsubsidi.
“Barang subsidi itu memang harus tepat sasaran, sesuai dengan peruntukannya. Khususnya untuk masyarakat MBR,” terangnya.
Ke depan, penambahan jaringan gas diperkirakan akan terus memengaruhi kebutuhan LPG 3 kilogram di Bontang. Namun, Pemkot Bontang tetap meminta agar wilayah yang belum tersambung jargas diperhitungkan dalam penetapan kuota final.
Sebab, bagi masyarakat yang belum mendapatkan jargas, gas melon masih menjadi salah satu sumber energi utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (ak)
