SAMARINDA – Beberapa partai politik (parpol) sudah mengumumkan jagoannya, untuk diadu di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Namun, hanya Golkar saja yang bisa mengusung seorang diri. Raihan 13 kursi alias 23,64 persen sudah cukup bertarung sendirian tanpa berkoalisi.
Salah satu yang harus bergabung dengan parpol lain adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di Karang Paci–sebutan untuk kantor DPRD Kaltim–partai tersebut hanya memiliki empat kursi. Jumlah itu tentunya tidak memenuhi persyaratan untuk mengusung calon sendirian.
Kendati demikian, PKS sudah memiliki jago dari internal. Dia adalah Hadi Mulyadi, anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara yang juga ketua DPP PKS Wilayah Dakwah (Wilda) Kalimantan. Beberapa kali, mantan wakil ketua DPRD Kaltim itu terlihat terus bersosialisasi untuk meningkatkan elektabilitasnya.
“Ini berbicara hak politik. Dan memang PKS kembali memberikan porsi itu kepada saya untuk diusung dalam Pilgub Kaltim 2018. Amanah ini tentu saya jalankan. Ya sekarang sambil menunggu pinangan dari partai lain untuk berkoalisi,” kata Hadi, beberapa waktu lalu.
PKS sadar, dengan perolehan empat kursi, tidak memenuhi kuota 20 persen dari total anggota DPRD untuk maju pilgub, yakni minimal 11 kursi. Salah satu cara agar PKS bisa ikut pilgub adalah dengan mencari kawan.
“Kami hanya empat kursi, berarti perlu tambahan paling tidak tujuh kursi. Itu (komunikasi, Red.) sedang kami lakukan dengan beberapa partai. Yang jelas ini adalah bagian ikhtiar, bahwa nanti benar-benar masuk dan menjadi calon, maka amanah itu harus saya jalankan dengan sebenar-benarnya,” ujarnya.
Tak hanya soal pinangan, kata dia, kemampuan finansial juga sangat menentukan. “Kemampuan finansial yang saya maksud bermakna positif. Masa kandidat modal kecil. Bayangkan saja cetak baliho, spanduk, bendera, dan lain sebagainya, itu bukan uang sedikit. Tapi insya Allah dengan izin Allah, selama kita baik, maka ada jalannya,” ujarnya.
Untuk diketahui, Hadi juga ambil bagian dalam di Pilgub Kaltim satu dasawarsa lalu. Saat itu, dia menjadi calon wakil gubernur (cawagub), berpasangan dengan Alm Achmad Amins. Sempat ikut hingga dua putaran, namun akhirnya harus mengakui kemenangan pasangan Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy.
GERINDRA TETAP YUSRAN
Di kesempatan terpisah, sekretaris DPD Gerindra Kaltim, Sutrisno Toha mengatakan, hingga saat ini Gerindra masih belum melakukan perubahan apapun terkait keputusan untuk menjadikan Yusra Aspar sebagai kandidat gubernur.
“Sampai sekarang masih Pak Yusran, tapi lihat nanti lah, karena Gerindra berpikir prosesnya masih panjang. Sampai nanti benar-benar menentukan pilihan untuk mendukung dan mengusung siapa di Pilgub Kaltim 2018. Kami semua berharap tetap Pak Yusran,” kata Sutrsino.
Ditambahkan ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kaltim ini, Gerindra masih berpandangan, Yusran sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) adalah salah satu figur yang tepat memimpin Kaltim sepeninggal Awang Faroek Ishak yang akan habis masa jabatannya 2018 nanti.
“Pengalaman sebagai bupati, kemudian pernah menjadi anggota DPR RI, dan banyak pengalaman Pak Yusran lainnya lagi. Jadi Gerindra berpandangan, Pak Yusran lah orang yang tepat memimpin Kaltim lima tahun ke depan,” tambahnya. (hai/kpg/gun)
