Jelang Pilkada, Tokoh Lintas Agama Dikumpulkan 

SANGATTA – Tokoh lintas agama satu suara untuk terus menjaga keamanan dan kerukunan di Kutim. Mereka sepakat melawan segala bentuk adu domba yang bisa timbul sepanjang perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018.

Para tokoh itu dikumpulkan Kementerian Agama (Kemenag) Kutim, Selasa (28/2) kemarin . Mulai dari Islam,  Katolik,  Protestan, Hindu, dan Budha. Hanya Konghucu yang tidak bergabung dalam acara dialog lintas agama tersebut.

Dikatakan Kepala Kemenag Kutim Ambotang, ada beberapa isu yang dikuak dalam  pertemuan tersebut.  Pertama terkait masalah toleransi,  kedamaian,  keamanan Kutim, dan Pilkada.

“Harapan kami agar semua agama di Kutim rukun,  aman,  damai,  dan menjaga toleransi beragama,” katanya.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan benteng atas permasalahan agama jika ditemukan hal tak diinginkan.

“Kemudian,  jika ada hal yang tak diinginkan antar agama, suku, bisa langsung mengambil tindakan.  Langsung mencarikan  solusi,” katanya.

Ustaz Nanang Gazali juga menuturkan jika pertemuan lintas agama merupakan  salah satu upaya  untuk menyalurkan  tujuan mulia, salah satunya Kutim bebas dari isu Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA).

“Menjaga Kerukunan umat beragama. Meningkatkan toleransi, damai, aman, dan sejahtera,” katanya.

Pihaknya juga meminta agar permasalahan sensitif dapat diselesaikan dengan kepala dingin.  Tidak membawa agama,  suku,  ras,  golongan, dan lainnya.

“Kalau di daerah lain bergejolak,  Kutim tetap dijaga.  Kutim tetap aman.  Jangan ikut-ikutan,” katanya.

Ustaz Abdul Hafidz menuturkan, ada beberapa tantangan kerukunan yang harus dihadapi dalam permasalahan agama.

Pertama  penyiaran agama,  pengadaan agama,  penafsiran agama,  aliran-aliran agama,  pendirian rumah agama, dan transparansi informasi keagamaan.

Kemudian  ada pula faktor non agama. Seperti kepentingan politik,  permasalahan ekonomi,  perbedaan nilai,  sosial,  dan budaya,  dan media sosial.

“Juga isu aktual penting lainnya seperti pelayan agama di luar lima agama yang diakui,  kebebasan beragama, HAM, radikalisme, terorisme,  dan aliran kepercayaan,” kata Hafidz.

Kepala Kesbangpol Kutim,  Abdul Kadir lebih menekankan pada permasalahan radikalisme dan komunisme. Katanya, dua hal ini tak laik berada di Indonesia terlebih Kutim.

“Pancasila harga mati. Jadi jika ada komunis,  maka wajib dihanguskan.  Begitupun radikalisme. Kita cukupkan dengan pancasila,  NKRI harga mati,” katanya. (dy)