bontangpost.id – Tidak sahnya masa jabatan pelaksana tugas (plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Penajam Paser Utara (PPU) Muliadi pada masa jabatan Juni 2021-Januari 2022 sebagaimana disebutkan Abu Bakar, kuasa hukum Muliadi pada sidang pleidoi di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Rabu (7/9), mendapatkan tanggapan berbagai kalangan. Pernyataan tidak sah itu kemudian ditarik berdampak pada penandatanganan administrasi oleh pejabat bersangkutan.
Sekretaris Komisi I Bidang Hukum DPRD PPU Sariman sebelumnya menanggapi dengan mengatakan, apabila masa jabatan tersebut benar tidak sah, maka, bukan saja administrasi yang diteken Muliadi tidak sah. Tetapi juga berdampak pada APBD pada tahun tersebut yang diteken plt sekkab PPU yang juga ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) PPU itu pun tidak sah.
Sebelumnya, praktisi hukum di PPU Hendri Sutrisno juga menanggapi pernyataan kuasa hukum tersebut. Dia mengatakan, apabila suatu jabatan dinyatakan oleh aturan tidak sah, maka berbuntut pula pada seluruh tugas dan fungsi. Terutama dalam bentuk penandatanganan administrasi menjadi tidak sah pula.
Kemarin, tanggapan lebih serius datang dari Ketua Fraksi Gabungan (F-Gab) DPRD PPU Zainal Arifin. “Kalau tidak sah, gaji-gaji aparatur sipil negara (ASN) selama setahun juga harus dikembalikan,” kata Zainal Arifin.
Kendati demikian, lanjut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, khusus APBD ia sebut tetap sah. “Kalau dianggap tidak sah ya itu tadi, kewajiban-kewajiban yang tertera pada APBD tak boleh dibayar, dan gaji-gaji tadi harus dikembalikan,” katanya.
Dia menambahkan, apabila tidak sah yang terdampak juga masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan APBD harus dikembalikan.
Apakah benar jabatan Muliadi tidak sah? Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKPSDM) PPU Hairudin belum berhasil dihubungi media ini karena yang bersangkutan mengikuti diklatpim.
Namun, sumber kompeten di badan tersebut mengatakan, masa jabatan Muliadi sah, dan diperpanjang setiap tiga bulan sekali sesuai peraturan. “Jabatan Pak Mul–panggilan Muliadi, tetap sah karena selalu diperpanjang tiap tiga bulan sekali merujuk aturan,” kata sumber yang kemudian minta kepada koran ini agar menghubungi atasannya. “Senin (hari ini) pak Hairudin sudah masuk kerja. Datang ke kantor saja supaya lebih jelas,” katanya.
Seperti diberitakan, administrasi negara ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Muliadi yang dicokok KPK pada operasi tangkap tangan (OTT) Rabu (12/1) di Jakarta, terancam tidak sah.
Hal itu menggarisbawahi pernyataan Abu Bakar, kuasa hukum Muliadi dalam sidang pleidoi di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Rabu (7/9). Dalam sidang pembacaan pembelaan Abu Bakar menyatakan, status kliennya menjadi salah satu pertimbangan utama.
Menurut dia, dalam aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) jabatan plt sahihnya hanya berlaku selama enam bulan.
Tetapi, kata Abu Bakar, Muliadi menjabat plt sekkab PPU dari Januari 2021-Januari 2022. Ia menguraikan, untuk masa jabatan enam bulan pertama disebutnya sah, dan selanjutnya Juni 2021-Januari 2022 menjadi tidak sah.
Disebutnya pula, Muliadi tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) karena adanya surat perintah tugas. Pernyataan Abu Bakar itu ramai dikutip media massa di daerah. (ari/far/k15)
