Mulai Kerja, Panwaslu Bontang Roadshow Jalin Sinergi (2)
Roadshow tim Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bontang berlanjut. Bila sehari sebelumnya menyambangi Polres Bontang dan Kejaksaan Negeri Bontang, Rabu (6/9) kemarin, Panwaslu memperkenalkan personelnya ke jajaran Pengadilan Negeri (PN) Bontang dan Kodim 0908 Bontang.
Rombongan dipimpin Ketua Panwaslu Bontang Agus Susanto bersama dua komisioner lainnya Nasrullah dan Aldy Artrian. Ikut mendampingi Kepala Sekretariat Abdul Azis dan staf Panwaslu Karresa.
Kunjungan pertama, Panwaslu mendatangi PN Bontang. Kunjungan ini disambut Ketua PN Luluk Winarko didampingi Wakil Ketua Nyoto Hindaryanto. Dalam kesempatan ini, Agus memulai pembicaraan dengan memperkenalkan jajaran Panwaslu.
Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, Panwaslu memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kaltim 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
“Kami berharap kerja sama sinergis dengan berbagai pihak ini, termasuk dengan Pengadilan Negeri terus kita perkuat. Harapannya pelaksanaan Pilgub, Pileg, dan Pilpres, berjalan sukses tanpa ekses,” tutur Agus.
Agus menyampaikan, tak bisa dimungkiri, dalam setiap gelaran pesta demokrasi, banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu. Menurut Agus, hal Ini juga sudah dialami ketika pelaksanaan Pilkada Bontang 2015.
“Saat itu, kami juga menerima banyak laporan dugaan pelanggaran pidana. Dan semua kami proses sesuai aturan yang berlaku. Kami bersyukur, tidak ada yang sampai ke meja hijau. Harapan kami pada pelaksanaan Pilgub, Pileg, dan Pilpres, juga tidak ada yang diproses sampai ke pengadilan,” beber Agus.
“Kami harapkan pengadilan nanti juga memproses dengan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambah Agus yang saat Pilkada Bontang 2015 juga menjabat sebagai Ketua Panwaslu.
Sementara itu, Komisioner Panwaslu Aldy Artrian berharap, Pengadilan Negeri Bontang bisa bersinergi dan punya frekuensi yang sama dalam mendukung kerja pengawasan yang dilakukan Panwaslu.
“Kami berharap kedepannya pengadilan, Panwaslu dan pihak-pihak terkait yang lainnya, dapat bekerja bareng. Artinya minimal dari sini kita sudah punya persamaan frekuensi,” katanya.
Sementara itu, Ketua PN Luluk Winarko mengpresiasikan roadshow yang dilakukan Panwaslu. Ia juga mendukung adanya sinergitas antara Panwaslu dan Pengadilan Negeri Bontang, agar ke depan dapat mewujudkan atmosfer Pemilu yang kondusif dan lebih bermartabat.
“Saya lihat Panwaslu sudah melakukan serangkaian kunjungan ke institusi lain dalam rangka menyetel frekuensi yang sama. Nah ini sangat penting agar ada kesepahaman tentang langkah awal sampai akhir yang kita jalani dalam mengawal jalannya pesta demokrasi,” tandasnya.
Sementara untuk tugas pengadilan negeri, tentu sifatnya hanya menunggu bila ada berkas tindak pidana pemilu yang dilimpahkan ke pengadilan. “Kalau ada berkas tindak pidana Pemilu tentu kami proses cepat. Yang jelas, kami akan mengacu undang-undang yang berlaku,” sebutnya.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh peserta Pemilu nanti agar taat dengan semua peraturan yang digariskan penyelenggara Pemilu agar tidak berurusan dengan hukum. “Harus taat dengan aturan main, jangan sampai melanggar bila tak ingin berurusan dengan hukum,” tegasnya.
Setelah dari PN Bontang, Panwaslu bergeser mendatangi Kodim 0908 Bontang. Rombongan disambut Komandan Kodim (Dandim) 0908 Bontang Letkol Arh Gunawan Wibisono didampingi hampir seluruh perwira di lingkungan Kodim.
Dalam kesempatan ini, Agus berharap dalam pengamanan Pilgub, Pileg dan Pilpres, harus dibangun sinergisitas antara Panwaslu dengan TNI/Polri. Sinergisitas ini tentu sangat penting sebagai upaya untuk saling membantu, menguatkan, dan mendukung pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu.
“Kami harapkan Polri bersama TNI nanti ikut membantu dalam pemetaan terhadap berbagai masalah dan potensi yang muncul selama tahapan Pilgub, Pileg dan Pilpres berlangsung,” sebutnya.
Sementara Komisioner Panwaslu Nasrullah juga memohon dukungan serta kerja sama dalam mewujudkan Pemilu yang tertib dan kondusif. “Kami mohon dukungannya Pak Dandim serta jajarannya, karena pemilu tidak lepas dari proses yang nantinya dapat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Walaupun ada pengamanan dari kepolisian, kami juga mengharapkan pantauan dari TNI terkait keamanan dan dapat saling kerja sama,” tuturnya.
Menjawab ini, Dandim Letkol Arh Gunawan Wibisono menyatakan siap mendukung penuh Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya menyukseskan pelaksanaan Pilgub 2018, Pileg, dan Pilpres 2019.
“Bagaimanapun juga dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini salah satunya adalah pesta demokrasi, di dalamnya ada perangkat-perangkatnya. Jadi sudah kewajiban kita menjaga NKRI ini dengan mendukung perangkat-perangkat. Oleh karena itu, Panwaslu bagi kami merupakan sesuatu objek vital yang harus dilindungi,” jelasnya.
Ditambahkan Dandim, yang tak kalah penting dalam memberikan dukungan untuk Panwaslu, dirinya akan menindak tegas bila ditemukan ada prajurit TNI tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu.
Artinya, kata dia, TNI harus netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu. Prajurit TNI juga tidak gunakan hak pilih dalam Pemilu. “Khusus bagi keluarga prajurit TNI (istri/suami/anak Prajurit TNI, Red.), hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara. Kami juga tidak akan mengarahkan dalam menentukan pelaksanaan hak pilih mereka,” bebernya.
“Ada satu garis besar yang kami pegang sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu jati diri TNI adalah TNI profesional, dimana salah satu poin selain kami terdidik, terlatih, kemudian diperhatikan kesejahteraanya. Yang tidak kalah penting adalah TNI tidak melaksanakan politik praktis,“ tegasnya.
Dalam menjaga netralitas, Dandim menegaskan akan mengawasi pemasangan atribut-atribut peserta Pemilu di lingkungan Kodim 0908. “Kami juga minta pengertian masyarakat di sekitar kami, agar tidak memasang atribut peserta Pemilu di sepanjang Kantor Kodim. (*/esa/red)
