BALIKPAPAN – Golkar masih pelit informasi soal pelantikan ketua DPD Golkar Balikpapan terpilih, Rahmad Masud. Meski demikian, wakil wali kota Balikpapan itu tetap akan dilantik sebagai ketua partai berlambang beringin.
Sekretaris Korwil Partai Golkar Balikpapan Kas Haryanto menegaskan, pelantikan sedang berlangsung. Saat ini, Rahmad telah menyusun kepengurusan Golkar Balikpapan. “Satu hingga dua hari ke depan, Pak Rahmad akan mengirimkan data kepengurusan. Setelah itu baru bisa dilaksanakan pelantikan,” ujarnya, kemarin (2/4).
Namun, untuk tanggal, dia tidak bisa memastikan. Sebab, sebagian besar waktu DPD Golkar Kaltim disibukkan dengan penjaringan bursa bakal Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kaltim yang akan disandingkan dengan Ketua DPD Golkar Kaltim Rita Widyasari, sebagai Calon Gubernur (Cagub) Kaltim. “Tanggal 1–3 April itu pengambilan formulir (cawagub). Setelah itu, ada kegiatan lainnya termasuk penilaian dari DPP soal cawagub pendamping Ibu Rita,” bebernya.
Pelantikan Rahmad merupakan kewenangan DPD Golkar Kaltim. Dia memperoleh informasi, hingga kini, penyusunan kepengurusan sudah selesai. Setelah itu, berkasnya akan diserahkan langsung oleh Rahmad Mas’ud ke Rita Widyasari. Dia menyebut, pelantikan tidak akan diundur lama-lama. Pasalnya, setiap kader akan fokus dalam persiapan pilgub.
“Kalau pekan depan bisa pelantikan, kenapa tidak. Sesuai dengan aturan partai. Bergantung DPD nanti seperti apa, yang jelas arahan DPP harus dilakukan secara terbuka dan di tempat terbuka,” jelasnya.
Kas menganggap persoalan dinamika Golkar ini sudah selesai. Sementara itu, soal surat pengunduran diri Gafur Mas’ud dari ketua Demokrat Balikpapan, itu merupakan urusan pribadi Rahmad. “Saya tidak masuk ke ranah itu. Sebagai korwil saya hanya tahu Pak Rahmad itu ketua terpilih, musda sudah dilaksanakan, tinggal pelantikan,” lanjutnya.
Sementara itu, Rahmad Mas’ud mengamini jika DPD Golkar Balikpapan sudah disusun dan tinggal menunggu pelantikan. Dia menyangkal jika akan dilakukan musda luar biasa (musdalub). Rahmad menyampaikan, pelaksanaan musdalub tidak memiliki dasar. Bagi yang paham etika politik, musdalub hanya bisa dilaksanakan jika ketua mengundurkan diri atau ada kekosongan posisi ketua.
“Enggak ada musdalub. Apa dasarnya musdalub? Kemarin sudah ada yang tanya dan sudah ada jawabannya. Soal pengurus sudah ada tinggal dilantik,” tegas. Lebih jauh Rahmad enggan membicarakan persoalan pengunduran diri adiknya dari ketua DPC Demokrat Balikpapan.
Sebelumnya, pengurus level provinsi belum mengambil sikap tegas terhadap Rahmad. DPD Golkar Kaltim agaknya begitu hati-hati dan lamban mengambil keputusan. “Kalau kami secara internal, sebenarnya bisa memutuskan. Tapi, karena lintas-partai dan kebijakan perlu kesabaran,” ujar Sekretaris DPD Golkar Kaltim Abdul Kadir.
Dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga, disebutkan bahwa menyangkut kebijakan penyelesaian konsolidasi kepengurusan di kabupaten/kota tetap harus berdasar hasil konsultasi dengan DPP. Mandat penuh sudah diberikan pengurus pusat kepada ketua DPD provinsi untuk berkomunikasi.
Mantan calon wakil bupati Kutai Kartanegara itu pernah mengatakan, tim pencari fakta beranggotakan dari Bidang Organisasi, Hukum, serta Kaderisasi dan Keanggotaan yang akan menyelesaikan polemik dilantik atau tidaknya Rahmad sebagai ketua. Mereka yang akan menjembatani ke internal dan eksternal partai.
Ketua Harian DPD Golkar Kaltim Makmur HAPK menuturkan, sedari awal persoalan di Balikpapan kendalinya langsung ditangani Rita. Terang dia, yang terjadi di Balikpapan merupakan riak-riak biasa. Terpenting, terang dia, semua kader menahan diri. “Ini miskomunikasi saja. Dalam waktu dekat akan selesai,” kata dia. (*/rdh/rom/kpg/gun)
