Oleh: Ufqil Mubin (Wartawan Metro Samarinda)
SEPERTINYA, mimpi sebagian orang yang ingin menjadikan demokrasi Indonesia layaknya di Amerika Serikat (AS) masih jadi angan panjang. Sejatinya, demokrasi hanya mengakomodir dua kekuatan besar partai politik (parpol) yang akan berlaga dalam pemilihan umum. Satu partai sebagai kekuatan oposisi, lainnya sebagai partai pendukung pemerintah.
Nyatanya, verifikasi faktual parpol telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap 12 parpol. Wajah lama parpol yang berlaga pada 2014 seperti Partai Golkar, PKS, Nasdem, PDIP, PPP, Demokrat, PKB, Hanura, PBB, Gerindra, PAN, serta PKPI masih memenuhi panggung politik pada 2019 mendatang.
“Dengan banyaknya parpol seperti ini, kita sangat khawatir dengan politik nasional. Salah satu imbasnya tidak ada partai yang dominan. Setiap partai yang ingin berkuasa harus berkoalisi,” ungkap pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Budiman, Kamis (8/2) lalu.
Jumlah partai yang tidak dibatasi ini akan berimbas pada pertarungan di eksekutif dan legislatif. Arah partai tidak bisa dibaca dengan jelas, baik koalisi pemerintah maupun oposisi. Akibatnya, stabilitas nasional akan dipertaruhkan.
“Kita tengok di 2014, koalisi pemerintah yang menang di di pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetapi yang menjadi pimpinan legislatif malah dari koalisi oposisi. PDIP pemenang pemilu, tetapi tidak menjadi ketua DPR. Harus dipilih, akhirnya yang memimpin dari oposisi,” ungkapnya.
Partai pemerintah yang harusnya memimpin legislatif akhirnya mesti banyak merelakan terhambatnya kebijakan-kebijakan yang diambil presiden. Karena hampir sebagian besar kebijakan nasional harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan DPR. Legislatif yang dipimpin partai oposisi secara pelan menggerogoti kebijakan-kebijakan strategis nasional yang seharusnya segera diambil. Padahal kebijakan itu sangat penting untuk pembangunan bangsa.
Pada akhir 2015, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pernah ditolak DPR. Imbasnya terjadi deadlock dalam pembahasan RAPBN. Padahal pemerintah harus meminta segera pengesahan anggaran, karena di APBN adalah urat nadi perekonomian nasional.
Mengapa bisa demikian? Partai koalisi yang seharusnya mengamankan kebijakan-kebijakan eksekutif keok melawan oposisi yang telah memimpin parlemen. Pengamat sekelas Yusril Ihzamahendra bahkan menyebut deadlock akan membuka peluang bagi pembubaran parlemen oleh presiden Jokowi sebagaimana dulu pernah dilakukan Soekarno.
Bercermin pada AS, hanya ada Partai Republik dan Partai Demokrat. Partai pemenang akan menjadi pimpinan di legislatif dan eksekutif. Sedangkan partai yang kalah dipastikan memilih jadi oposisi. Sehinga chek and balance berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan nasional yang diambil presiden berjalan dengan mulus selagi berada pada rel kepentingan negara.
“Di AS itu politik nasional sangat dinamis karena hanya ada dua partai. Partai pemerintah dan oposisi. Seseorang yang memilih partai tertentu tidak akan mudah beralih partai, karena pilihan partai adalah standar ideologi dan perjuangan,” tegas Budiman.
Jagat politik tanah air tidak mengalami perubahan signifikan sejak era reformasi. Selama 20 tahun reformasi yang digagas pada 1998, ternyata menghasilkan demokrasi yang cenderung liberal. Mengapa demikian? Karena sistem kepartaian dan koalisi masing-masing partai, baik sebagai partai oposisi maupun koalisi pemerintah, masih belum sejalan dengan ideologi partai.
Bisa dilihat, Gerindra yang notabenenya partai nasionalis pancasilais bergandengan mesra dengan PKS. Padahal para penggagas PKS sudah memproklamirkan diri sebagai partai yang basis ideologisnya memperjuangkan nilai-nilai Islam.
Budiman menyebut, proses liberalisasi demokrasi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Karena parpol sebagai mesin penggerak utama demokrasi, cenderung lebih mengedepankan kepentingan pragmatis jangka pendek seperti kekuasaan dan ekonomi ketimbangkan memperjuangkan nilai pancasila.
“Berbeda dengan koalisi parpol di era orde lama dan baru, setiap partai lebih mengedepankan ideologi kepartaian ketimbang kekuasaan dan ekonomi. Maka jangan heran, di era demokrasi sekarang, rakyat dengan mudah dipertontonkan dengan koalisi yang berdasarkan kekuasaan,” katanya.
Sejenak coba kita ulas sejarah koalisi partai ketika di era Orde Lama. Koalisi yang dibangun partai sangat kental sekali atas dasar ideologi pengurus parpol. Golkar, PPP, dan PDIP dalam setiap laga politik nasional jarang bersatu. Tiga partai ini memiliki basis massa pendukung dan ideologi yang jelas. Golkar misalnya cenderung identik dengan partai pemerintah yang mengakomodir golongan rakyat yang plural. PPP mengerucut pada massa Islam. Sedangkan PDIP lebih nasionalis demokratis.
Ketika partai lebih mengerucut pada tiga kekuatan besar, maka kekuatan masing-masing pendukung bisa dihitung. Potensi keterbelahan partai yang pro pemerintah dan kontra bisa dengan mudah dibaca, baik oleh pemerintah maupun rakyat. Maka surpplus politik yang bisa didapatkan dari proses demokrasi ini adalah kestabilan nasional.
Alih-alih kita melihat ketiga partai tersebut saling bersatu, malah terbelah karena faktor ideologis. Kita tidak begitu sulit membaca, ketika dulu pimpinan PDIP Megawati di akhir kekuasaan Soeharto dengan lantang berteriak kontra pada kekuasaan. Mengapa demikian? Karena secara ideologis, PDIP melihat Golkar yang menjadi partai penguasa telah jauh melangkah dari poros ideologi dan cita-cita revolusi nasional.
Dalam konteks nasional, banyak orang beranggapan bahwa dua kekuasaan besar akan mengerucut dalam pemilihan presiden mendatang. Maka pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota hanya menjadi ajang pemanasan yang sebenarnya unjuk kebolehan dua kekuatan yang pernah berlaga pada pilpres 2014, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Pandangan demikian menjadi tidak relevan jika kita lihat kecenderungan koalisi di akar rumput. Dua kekuatan ini, di sejumlah pemilihan gubernur (pilgub) serentak yang akan berlangsung 27 Juni 2018, sejumlah parpol koalisi malah terpisah.
KMP yang menyatukan tiga serangkai yakni Gerindra, PKS, dan PAN di beberapa daerah cukup mesra. Sebut misalnya di Kaltim, ketiga parpol tersebut berlaga dengan mengusung Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Namun di daerah lain terpecah, menyatu dengan parpol yang sebelumnya berasal dari KIH. Di Jawa Timur, Gerindra malah mendukung paslon Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno yang diusung PDIP.
Ini menegaskan bahwa setiap koalisi yang dibangun, baik di tingkat nasional maupun lokal tidak mencerminkan penyatuan yang didasarkan pada garis perjuangan parpol. Budiman menyebut, pengurus partai lebih mementingkan kekuasaan dan iming-iming mahar ketimbang mengedepankan ideologi.
Sejatinya, koalisi partai terbelah karena pengkhianatan terhadap garis-garis perjuangan dengan standar ideologis. Tetapi, nampaknya ini akan sulit terwujud jika melihat proses politik nasional yang cenderung mengakomodir banyak partai yang sejatinya pengurusnya memiliki standar ganda dalam menentukan arah partai.
Partai yang seharusnya menjadi mesin penggerak kaderisasi nasional telah berubah menjadi ladang bisnis sekelompok orang. Atas dasar apa? Sebagian pengurus partai memiliki nafsu yang memenjarakan ideologi perjuangan para pelakon dan penggerak parpol. Tak heran, baik di nasional maupun lokal, kita akan dipertontonkan dengan ulah sementara kader partai yang dengan mudah pecah kongsi koalisi, padahal sebelumnya dengan lantang berbicara persatuan atas nama perjuangan rakyat.
Jika terus seperti ini, perpolitikan nasional berada diambang kehancuran. Jangan heran, politik akan menjadi jagat komunitas yang mempermainkan nalar. Sejatinya, pentas politik yang harus dijadikan ajang memperjuangkan nasib rakyat, malah dijadikan sumber kekuatan untuk saling menjatuhkan dan membunuh lawan. “Demokrasi bangsa ini sedang kacau. Harus segera diselamatkan,” saran Budiman. (***)
