BONTANG – Komisi I DPRD Bontang menggelar kunjungan lapangan ke lokasi tanah sengketa samping Gereja Katolik Santo Yosep, Rabu (25/7) kemarin. Wakil Ketua Komisi I Bilher Hutahaean mengatakan dari 70 hektare luas lahan, 18 hektare telah menjadi milik masyarakat. Sisanya terdapat 35 kaveling yang belum dibayar oleh manajemen perusahaan.
“Tahun 1992 itu dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang dikarenakan manajemen perusahaan tidak jadi membelinya. Ini menurut versi perwakilan warga,” kata Bilher saat meninjau lokasi lahan.
Setelah menelusuri beberapa titik, ditemukan patok baik yang versi warga maupun perusahaan. Ini yang akan dijadikan bahan sebelum Komisi I mengeluarkan rekomendasi nantinya. “Saat tinjauan ini memang kita tidak membahas siapa yang benar dan salah, tetapi ini dijadikan materi untuk pembahasan ke depan,” ungkap politisi Partai NasDem ini.
Rencananya, pembahasan akan dilanjutkan bulan depan dalam rapat kerja. Baik perwakilan perusahaan maupun warga yang mengklaim tanah tersebut miliknya, diwajibkan datang. “Untuk rapat ke depan kami jadwalkan bulan depan. Dikarenakan masih ada pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) di Komisi I. Belum lagi sebagian anggota komisi juga masuk panitia khusus (pansus) banjir dan RTRW,” ungkapnya.
Menurut Bilher untuk saat ini belum ada titik temu. Dikarenakan keduanya masih mengklaim sesuai dengan bukti yang dimiliki mereka.
Salah satu pemilik tanah, Yosep menginginkan adanya rekonstruksi pengembalian batas. Ia meminta pihak perusahaan untuk memohon ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kaltim. Mengingat jika luasan area melebihi 10 hektare, pengukuran ulang menjadi domain Kanwil.
“Supaya bisa tahu persis titik koordinat. Hasil pengembalian batas di-plotting nanti Kanwil akan membuat berita acara,” kata Yosep.
Bagian Legal Badak LNG Hardi Baharuddin mengatakan, upaya peninjauan merupakan langkah mediasi. Namun, manajemen tetap berprinsip bahwa patok miliknya yang paling sesuai dengan gambaran peta. “Patok apa yang sudah kami letakkan sebagai batas dari kepemilikan itu ialah kondisi yang ada,” pungkas Hardi. (ak)
