JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengambilalih penanganan kasus dugaan korupsi dana kemah. Pasalnya, kasus yang bergulir di Polda Metro Jaya itu dinilai sarat muatan politis dan tendensius terhadap mantan pengurus Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah.
“Dugaan korupsi dalam dana hibah itu wajarnya dimulai bukan dari hilir, tapi dari hulunya,” kata anggota tim kuasa hukum mantan pengurus PP pemuda Muhammadiyah Nurkholis Hidayat di gedung KPK, kemarin (27/2). Yang dimaksud hulu oleh Nurkholis adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) selaku penyelenggara kegiatan Kemah Pemuda Islam.
Nurkholis menjelaskan, sedari awal pihaknya sudah merasa adanya kejanggalan dalam penanganan korupsi dana kemah oleh kepolisian. Itu setelah dalam kurun waktu dua bulan polisi hanya memeriksa pengurus PP Pemuda Muhammadiyah. Sedangkan pihak Kemenpora dan GP Ansor yang juga turut terlibat dalam acara itu cenderung “diabaikan”.
Selain itu, Nurkholis juga menyebut beberapa mantan pengurus PP Pemuda Muhammadiyah yang menjadi saksi dalam kasus itu dipaksa memberikan keterangan yang secara substansi merugikan secara hukum (self in criminalization). “Mereka (eks pengurus PP Pemuda Muhammadiyah, Red) berpotensi menjadi tersangka yang tidak fair secara hukum,” ungkapnya.
Atas indikasi kejanggalan itu, Nurkholis dan para eks pengurus PP Pemuda Muhammadiyah meminta KPK mengambil alih penyelidikan dana kemah. Dan meminta keterangan para pihak terkait, seperti Kemenpora dan GP Ansor. “Jadi (pemeriksaan, Red) harus dimulai dari Pak Menpora (Imam Nahrawi, Red) kemudian direktur-direktur yang berhubungan dengan ini. Bukan dari penerima hibah,” imbuh dia.
Tim kuasa hukum juga menyertakan beberapa berkas terkait dana kemah ke bagian pengaduan masyarakat (dumas) KPK. Berkas berisi rincian anggaran itu diharapkan bisa menjadi bukti awal untuk membuka seterang-terangnya indikasi korupsi dana kemah. “Kami juga meminta ada pembukaan laporan keseluruhan pertanggungjawaban pihak Kemenpora,” jelasnya. (tyo/jpg)
