Polres Bontang belum bisa mengambil langkah soal aktivitas kelompok lesbian, gay, bisex, dan transgender (LGBT) yang mulai berkembang. Pasalnya, aturan mengenai larangan penyuka sesama jenis tak diatur dalam Undang-Undang Pornografi maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kapolres Bontang AKBP Dedi Agustono mengatakan meski informasi ini baru ia terima. Namun pihaknya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Jika ada indikasi pagelaran pesta gay laiknya yang terungkap di Jakarta belum lama ini, pihaknya akan menindak.
“Ini saya masih pelajari, kami akan dalami, kalau memang benar-benar ada, kami akan melakukan pemantauan untuk masuk membongkar jaringan ini jika memang ada unsur perbuatan pidana atau melawan hukum,” ujarnya Senin (26/5) kemarin.
Ditambahkan Kasatreskrim Iptu Rihard Nixon Lumbantoruan, pihaknya saat ini sedang mengkaji aturan tentang hubungan sesama jenis. Sebab, pasal 292 KUHP hanya mengatur perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Belum ada aturan yang secara gamblang melarang hubungan penyuka sesama jenis.
“Masih dikaji sama anggota, ada tidak aturan yang bisa kita pakai untuk dijerat. Karena dalam pasal 292 KUHP itu hanya mengatur apabila orang dewasa mencabuli anak kecil,” ungkapnya.
Pun begitu, jika pihaknya menemukan atau mendapat laporan adanya prostitusi kelompok LGBT, apalagi ada mucikari yang menyediakan tempat berhubungan sesama jenis, pihaknya tak segan menindaknya. “Nah beda halnya kalau nanti kami temukan ada yang seperti itu, baru kami bisa jerat sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya. (*/nug)
