Libatkan Lembaga, Pasti Disanksi 

SANGATTA – Kader Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dilarang terlibat langsung dalam politik. Terutama menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang dijadwalkan Juni 2018 mendatang.

Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kutai Timur Yaqub Fadilllah menegaskan, Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan. Karena itu setiap kader Muhammadiyah harus bisa menunjukkan sikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Menurutnya, larangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai seruan golput umat Muhammadiyah pada pilkada. Namun justru Muhammadiyah ingin menciptakan pemilihan kepala daerah yang aman dengan sikap netral dan tidak mendukung calon tertentu.

“Pemuda Muhammadiyah juga tidak melarang kader-kadernya terlibat dalam politik, jika itu dilakukan perseorangan dan tidak mengatasnamakan Muhammadiyah secara kelembagaan,” kata Yakub, Jumat (13/4) kemarin.

Baginya berpolitik merupakan hak asasi setiap warga negara yang telah diamanatkan dalam UU. Yaqub menjelaskan jika didapati anggota yang berpolitik melibatkan nama Muhamadiyah akan dikenai sanksi tegas.

“Jika didapati anggota membawa-bawa Muhammadiyah dalam politik, maka ia akan diberi pembinaan bahkan hingga pemecatan. Terlebih jika dia anggota terikat seperti guru. Maka sangat dilarang,” katanya.

Kader Muhammadiyah atau siapapun yang berpolitik praktis dengan mengatasnamakan Muhammadiyah secara kelembagaan dan persyarikatan adalah orang yang sedang dan telah mencoreng nama baik organisasi.

“Muhammadiyah adalah organisasi dakwah amar ma’ruf nahi munkar, yang bermodal keikhlasan, maka jangan dipakai namanya secara kelembagaan dan persyarikatan dalam berpolitik praktis,” harapnya.

“Menggunakan hak pilih, silakan saja. Tapi untuk menjadi tim sukses salah satu kandidat tetap dilarang,” kata Ketua Pimpinan Daerah 223 Tapak Suci Putera Muhammdiyah Kutim, M. Nurhadi. (*/la)