SANGATTA – Rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 2017, dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Mahyunadi, di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Kutim, Kamis (22/3) kemarin.
Dalam rapat tersebut, politisi Golkar itu didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim, Yulianus Palangiran dan Wakil ketua II DPRD Kutim, Encek UR Firgasih. Dihadiri Bupati Kutim Ismunandar, Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang, 26 anggota DPRD, Sekertaris Daerah Irawansyah, dan para undangan lainnya. Usai membuka rapat, Mahyunadi langsung mempersilahkan bupati untuk membacakan LKPJ tersebut.
Dalam laporannya, Ismunandar menyampaikan, ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batu bara, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan saat ini telah menunjukan pertumbuhan paling tinggi dibanding sektor lainnya. Kondisi itu tentunya memberikan keyakinan, bahwa upaya pemerintah Kutim dalam pembangunan ekonomi daerah yang bertumpu pada agrobisnis dan agroindustri, mampu mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbarui.
Dilanjutkan pula Wabup Kasmidi, banyak juga yang diraih Kutim dalam penyelenggaraan pemerintah dan lembaga nasional berkaitan dengan pembangunan daerah. Seperti Wahana Tata Nugraha (WTN), Anugrah PAUD Nasional, PERPAMSI Award 2017, Rekor Muri Tarian Massal Melayu, Anugrah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi, Pembina K3 terbaik dari tingkat Provinsi, Anugrah Pangripta Nusantara Terbaik I, Terbaik Bidang Industri dan Gerakan Pramuka tingkat Provinsi, Terbaik Ii Bidang Kehutanan tingkat Provinsi, Panji Bidang Perkebunan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang tingkat Provinsi, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Penghargaan Dirjen Kependudukan Catatan Sipil dan Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Atas Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dengan predikat B.
“Berbagai keberhasilan yang telah dicapai, patut disyukuri. Namun kami menyadari masih ada target kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang belum dicapai, baik pada indikator makro, maupun program, dan kegiatan. Meskipun demikian, semua harus optimistis, bahwa dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah sudah berada dalam kondisi on the right track,” tuturnya. (ver/adv)
