bontangpost.id – Pemkot Bontang telah mengajukan bantuan keuangan (Bankeu) ke Pemprov Kaltim. Tepatnya di APBD Perubahan tahun ini. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam mengatakan nominal yang dimohonkan sebesar Rp 7,8 miliar.
Rinciannya, aspek infrastruktur sejumlah 47,4 miliar, Pokir Rp 6,2 miliar, dan Damkar Rp 25,1 miliar. Sehubungan dengan infrastruktur yang diprogramkan salah satunya ialah perbaikan jalan. “Sesuai dengan masa tiga bulan ini yang bisa dilaksanakan,” kata Amiruddin.
Ia menyebutkan usulan banyak belum tentu disetujui seluruhnya. Berkaca di APBD Murni tahun ini, Pemkot mengusulkan ratusan miliar rupiah. Tetapi hanya diberikan Rp 48,6 miliar. “Namanya diberikan bantuan jadi mau yang terealisasi setengah atau seperempat dari pengajuan, kami harus menerimanya,” ucapnya.
Usulan yang diajukan ialah paket pekerjaan yang sudah ada perencanaannya. Artinya status lokasi rencana infrastruktur itu harus clear and clean. Amiruddin memastikan anggaran yang dikucurkan dari Pemprov Kaltim, pemerintah pusat, maupun APBD Bontang bisa tereksekusi dengan baik. Bapelitbang sudah berusaha menyusun perencanaan. Sesuai dengan target ditentukan maupun tahapan yang dilalui.
“Bahkan kami juga mengusulkan bankeu sekira Rp 300 miliar untuk APBD 2022. Kami akan bentuk tim pengawalan percepatan realasisasi kegiatan 2022,” tutur dia.
Tim ini nantinya bertugas untuk mendorong OPD agar lebih mempercepat menyerap anggaran. Terutama OPD yang ada kegiatan pekerjaan membutuhkan durasi lama. Sehingga proses tender lebih cepat digeber. Tidak lagi di pertengahan tahun.
“Ini berkaca dari kejadian sebelumnya. Sehingga ada perhitungan apabila ada sanggahan waktu tidak habis,” urainya.
Sejauh ini belum ada informasi yang diperoleh dari Pemprov Kaltim. Sehubungan nominal bantuan diberikan. Ia menjelaskan dari kejadian bulan lalu tidak menutup kemungkinan ada pertimbangan dari Pemprov sehubungan tidak terserapnya maksimal bantuan ke Bontang.
“Kejadian itu menjadi tantangan kami ke depannya supaya tidak terulang,” sebutnya.
Jika mengacu besaran Bankeu empat tahun belakangan angkanya fluktuatif. Pada 2018 Bontang hanya menerima Rp 5.750.000.000. Angka ini paling sedikit dalam kurun waktu tersebut. Dari gelontoran itu ada empat paket pekerjaan yang diusulkan yakni peningkatan saluran drainase di Bontang Kuala, peningkatan drainase di Bontang Baru, desk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta peningkatan jalan menuju Bandara Bontang.
Setahun berselang, bantuan mencapai Rp 30.750.000.000. Rinciannya Rp 10 miliar tertuang di APBD Murni 2019 dan sisanya di APBD Perubahan. Terbanyak yakni tahun lalu jumlahnya mencapai Rp 70.200.000.000. Pemberian terbesar justru di APBD Perubahan sebesar Rp 25.045.200.000. Pasalnya di APBD murni keluar kebijakan rasionaliasi dampak Covid-19 sejumlah 50 persen. Namun anggaran itu kemudian dikembalikan saat APBD perubahan.
Diketahui, Total gelontoran Bankeu yang diterima Pemkot Bontang tahun ini mencapai Rp 48.638.000.000. Alokasi itu diperuntukkan ke dalam 18 pos. Mulai yang dibawahi Dinas PUPRK, Setkot, DPKPP, DKP3, DLH, Disdikbud, dan Disdidamkartan.
Dua paket pekerjaan yang gagal tender ialah peningkatan Jalan Asmawarman Rp 10,5 miliar dan Penurapan Sungai Bontang Rp 22,9 miliar. Total anggaran yang dikembalikan ke kas Pemprov senilai Rp 33,4 miliar. (*/ak)
