SAMARINDA – Meski namanya terseret dalam beberapa skandal, teranyar korupsi KTP elektronik (KTP-el), Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tetap mendapat dukungan di daerah. Salah satunya dari Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.
Saat mendaftar bakal calon gubernur (cagub) ke Hanura Kaltim, Ketua DPD Golkar Kaltim ini menyatakan tetap mendukung Setnov -panggilan karib Setya Novanto- sebagai pimpinan partai berlambang beringin tersebut. Dia menyatakan, kasus korupsi yang membelit Setnov tidak ada hubungannya dengan partai.
“Korupsi itu masalah orang per orang, jadi bukan partai,” kata Rita saat ditanya media mengenai pendapatnya terhadap kasus yang menimpa Ketua DPR RI itu.
Ditegaskan, baik dirinya maupun Golkar Kaltim tidak pernah menerima uang sedikit pun dari Setnov. Mengenai benar tidaknya Setnov terlibat korupsi berjemaah, Rita menyerahkan penanganannya pada pihak berwajib. Karena masih dalam proses hukum, maka Rita tetap memegang asas praduga tidak bersalah.
“Saya tetap mendukung beliau. Masih praduga tidak bersalah,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, nama Setnov ikut disebut terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP-el yang tengah digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka dalam kasus yang menyeret beberapa anggota DPR RI tersebut.
Penetapan Setnov sebagai tersangka ini sempat diprediksi menyebabkan Golkar terpecah belah. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Golkar Ace Hasan Syadzily sebelumnya menyebut, secara psikologis penetapan Setnov menjadi masalah buat Golkar. Namun begitu, persoalan hukum yang menjerat Ketua DPR itu harusnya malah membuat partai menjadi semakin solid.
“Gonjang-ganjing ini secara internal jangan membuat partai ini terpecah belah lagi. Sekali pun didera masalah Setnov, ini menjadi instrumen menyolidkan kekuatan kami,” tutur Ace.
Dia menyatakan, DPD Golkar se-Indonesia tetap solid memberikan dukungan terhadap Setnov untuk terus menjadi ketua umum. Hal itu merupakan salah satu hasil pertemuan Ketua DPD Partai Golkar dari 32 provinsi dengan DPP Partai Golkar, Jumat pekan lalu.
Dalam pertemuan yang dihadiri Setnov dan Ketua Harian Golkar Nurdin Halid, DPD menyepakati tiga hal. Salah satunya mendukung seluruh poin yang ditetapkan DPP, seperti tidak mengadakan musyawarah nasional luar biasa memilih pemimpin baru. “DPD tingkat satu se-Indonesia telah sepakat mendukung kepemimpinan Setnov,” ucap Ace.
Sebelum diterpa kasus korupsi KTP-el, Setnov memang sempat membuat Golkar memanas. Yaitu lewat skandal PT Freeport Indonesia tahun 2015 yang populer dengan istilah kasus “Papa Minta Saham”. Dalam kasus ini, Setnov disebut mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham dalam sebuah pertemuan dengan PT Freeport Indonesia. (luk)
