JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) menggelar rapat pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Rabu (22/3).
Dalam rapat tersebut, anggota pansus dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian memaparkan hasil studi banding ke Meksiko. Wakil rakyat Dapil Kaltim-Kaltara itu menyebut, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) di Meksiko dilakukan bersamaan di hari yang sama.
“Meksiko melaksanakan pemilu federal, yakni pemilu yang secara serentak memilih presiden, senat, dan dewan perwakilan, yang dilakukan di hari yang sama. Oleh karena itu, dalam hal pemungutannya disediakan tiga surat suara, yakni untuk memilih presiden, senat, dan dewan perwakilan,” katanya, dalam keterangan persnya kepada Metro Samarinda (Kaltim Post Group), Kamis (23/3) kemarin.
Adapun pada tahun 2018, kata dia, Meksiko untuk pertama kalinya melaksanakan pemilu federal dan pemilu di negara-negara bagian secara serentak. Sehingga nantinya di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing, akan disedikan surat suara untuk memilih presiden, dewan perwakilan, senat, gubernur, wali kota (negara bagian), juga kongres di daerah.
“Di Indonesia, pemilu dan pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak baru terlaksana sekira tahun 2024,” jelasnya.
Hetifah menyampaikan, pileg di Meksiko menggunakan sistem campuran. Di mana, kongres yang terdiri dari senat maupun dewan perwakilan menggunakan sistem simple majority dan sistem representasi proporsional.
“Untuk mendapatkan suara yang representasi proporsional tersebut, berdasarkan suara partai politik (parpol) dari minoritas. Adapun kelompok minoritas tersebut terdiri dari kelompok-kelompok suku asli (berdasarkan ras), kelompok wanita, dan kelompok rentan lainnya,” katanya.
Sebuah partai kecil sekalipun, kata dia, dapat mendapatkan suara di kongres. “Walaupun dia (parpol kecil, Red.) tidak mendapatkan suara dengan sistem simple majority,” katanya.
Kemudian, sambung dia, di Meksiko tidak menggunakan e-voting. Mereka masih masih menggunakan kertas suara yang dipilih di TPS masing-masing. “Adapun Meksiko menggunakan metode pemilihan jarak jauh secara elektronik hanya untuk mendapatkan suara dari pemilih yang ada di luar negeri. Bukan untuk pemilih yang ada di dalam negeri,” ujarnya.
Terkait pengadilan khusus pemilu, Meksiko memiliki Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atau yang disingkat Trife, yakni pengadilan khusus pemilu di Meksiko. Trife adalah salah satu dari cabang yudikatif dan terlepas dari Mahkamah Agung.
“Putusan yang dikeluarkan oleh Trife bersifat final terkait dengan sengketa proses dan sengketa hasil pada pemilu. Adapun selain Trife selaku pengadilan khusus pemilu, dan INE (Instituto Nacional Electoral) selaku penyelenggara pemilu di Meksiko, terdapat pula Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), kejaksaan khusus untuk kejahatan pemilu yang bertugas melakukan investigasi dan menuntut terkait kejahatan pada pemilu,” jelasnya.
Untuk pembiayaan bagi parpol, dibiayai negara. Di mana, setiap parpol mendapatkan dana sebesar 30 persen yang merata. Sementara itu, terdapat pula 70 persen dana dari pemerintah yang diberikan kepada parpol berdasarkan perolehan suara partai di masing-masing daerah pemilihannya.
“Pendanaan parpol di Meksiko memberikan dampak yang signifikan, yakni menjadikan parpol mendapatkan kesetaraan dalam berkompetisi pada pemilihan. Sehingga, konfigurasi partai-partai di Meksiko pada umumnya menjadi berimbang,” sebutnya.
Hetifah menambahkan, petugas TPS di Meksiko dibiayai negara. Kemudian, kampanye parpol juga diatur. Di mana, parpol tidak diperbolehkan memiliki media massa, apalagi dipergunakan untuk kepentingan kampanye secara sendiri-sendiri.
“Pada pemilu di Meksiko, berlaku bahwa seluruh calon eksekutif dan legislatif dilarang menggunakan, bahkan membayar stasiun televisi dan radio untuk berkampanye dan mengiklankan calon tersebut,” katanya.
INE selaku penyelenggara pemilu, kata Hetifah, dalam peraturan pemilu telah mempunyai kewenangan untuk mengatur kampanye. Termasuk menetapkan waktu dan jadwal kampanye untuk tiap parpol atau kandidat.
“Setiap kandidat di Meksiko mendapatkan kesempatan yang sama, tidak peduli apakah dia berasal dari partai kecil maupun besar,” bebernya.
Untuk ketua dan komisioner INE, ditunjuk dewan perwakilan dan diganti tiap tiga tahun secara bertahap. Dalam general council (dewan pengurus) dari INE, diisi oleh perwakilan dari parpol.
“Saat ini ada sembilan parpol di kongres, sehingga ada sembilan perwakilan parpol dalam dewan pengurus yang diisi oleh wakil partai yang bisa jadi duduk di senat ataupun dewan perwakilan,” sebutnya.
Usia minimum anggota INE, tambah Hetifah, adalah 30 tahun. Namun, tidak dipergunakan batasan usia maksimum dalam pemilihannya.
“Kebanyakan komisoner INE berasal dari parpol. Karena salah satu syarat sebagai komisoner adalah pemahaman dalam polik kepemiluan dan kepartaian. Sehingga, banyak yang berlatar belakang partai yang kemudian jadi komisoner. Namun, adapun calon komisoner tersebut harus meninggalkan jabatannya di parpol dalam kurun waktu lima tahun ketika mencalonkan untuk posisi komisioner tersebut,” katanya lagi.
Di Meksiko, lanjutnya, keterwakilan calon perempuan dalam pencalonan legisatif harus berimbang dengan calon pria. “Digunakan mekanisme zipper system, yakni sistem selang-seling seperti dalam calon legislatif perempuan pada pemilu. INE dapat menindak bahkan meng-cancel bilamana tidak tercapai kesetaraan calon pria dan calon wanita,” jelasnya lagi.
Untuk ambang batas di Meksiko, sebut Hetifah, yakni untuk di tingkat negara bagian adalah 1,5 persen. “Dan untuk tingkatan nasional adalah 3 persen dari perolehan suara nasional,” pungkasnya. (*/gun)
