SAMARINDA – Luar Biasa, ungkapan tersebut mungkin pantas diberikan kepada Pemkot Bontang yang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bontang Tahun 2017 untuk ke empat kalinya secara berturut-turut.
Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan oleh BKP RI jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, dan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Opini WTP ke empat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim R Cornell Syarif Prawiradiningrat kepada Wali Kota Bontang Hj Neni Moerniaeni didampingi Ketua DPRD Kota Bontang H Nursalam di Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Kaltim Jalan M Yamin Samarinda, Selasa (28/5) kemarin.
Ditemui usai menerima Opini WTP, Neni Moerniaeni menyampaikan, bahwa keberhasilan mempertahankan predikat WTP ini merupakan bukti nyata keberhasilan Pemkot Bontang yang telah melaksanakan APBD secara transparan, akuntabilitas dan bermanfaat untuk kepentingan seluruh masyarakat Kota Taman, mengingat era sekarang ini berbasis akrual.
“Tolok ukur pemberian Opini WTP tersebut adalah bagaimana Pemkot Bontang merealisasikan belanja daerahnya secara transparan dan akuntabel. Serta meliputi penyelenggaraan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang, dan bagaimana efektivitas pengendalian internal. Alhamdulilllah Pemkot Bontang bisa mepertahankan WTP ke empat kalinya, artinya kita telah on the track,” terang Neni
Namun demikian, Neni terus akan melakukan evaluasi dan pembenahan di setiap OPD di Lingkungan Pemkot Bontang, agar Opini WTP ini bisa terus dipertahankan, meskipun sebenarnya tidak hanya sekedar opini. Akan tetapi bagaimana pelaksanaan APBD di Kota Bontang bisa terus terlaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabel.
“Pembenahan-pembenahan harus terus dilakukan, jangan sampai nanti opini kita bisa turun jadi WDP. Tentu kita semua tidak ingin seperti itu, yang jelas kita harus tetap saling support antara OPD di lingkungan Pemkot Bontang, agar Pemkot Bontang semakin lebih baik lagi ke depannya,” tegasnya.
Keberhasilan beberapa kabupaten dan Kota di Kaltim meraih Opini WTP mendapat apresiasi khusus dari Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim R Cornell Syarif Prawiradiningrat. Menurutnya opini ini harus dipertahankan, karena merupakan simbol pelaksanaan APBD di kabupaten kota yang bersih, transparan dan akuntabel serta taat hukum dan perundang-undangan.(hms7/idil)
