Pembangunan Butuh Ruang
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengklaim telah melakukan pembangunan dengan memperhatikan dampak-dampak terhadap lingkungan. Pembangunan yang dilakukan mau tidak mau pasti membutuhkan ruang. Imbasnya pun pada lingkungan.
Meski begitu, dalam pembangunan ini, pemprov mengupayakan semaksimal mungkin agar dalam pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Rusmadi menjelaskan, pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi harus tidak merusak lingkungan. Namun begitu, setiap pembangunan infrastruktur yang dilakukan pasti menggunakan ruang. Sehingga dalam pembangunan ini, ada konsekuensi yang menabrak ekosistem lingkungan.
“Saya ingin tanya, ada tidak pembangunan infrastruktur misalnya pembangunan jalan dan bandara yang tidak menggunakan ruang? Pembangunan tidak mungkin tidak membutuhkan ruang. Konsekuensinya apa? Yang namanya ruang ini ada ekosistem, ada lingkungan, pasti akan menabrak-nabrak ekosistem,” beber Rusmadi dalam konferensi kerja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim pekan lalu.
Persoalannya, lanjut Rusmadi, adalah bagaimana mengoptimalkan pembangunan agar lingkungan tidak menjadi rusak. Sayangnya, informasi yang berkembang di publik melalui beragam media, baik media massa maupun media sosial (medsos), lebih banyak berbicara soal dampak negatif terhadap lingkungan.
Semestinya, pemberitaan yang ada terkait pembangunan ini juga disajikan secara berimbang, dilihat dari sisi-sisi positifnya.
Dalam pembangunan ini, kata Rusmadi, pemprov sudah menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). RTRW ini sudah dijadikan sebagai peraturan daerah (perda) dengan proses dialog publik yang sudah dilakukan.
Dia tidak memungkiri bila perda ini memiliki kekurangan. Namun begitu, dia meminta masyarakat untuk tidak terus-menerus menyerang pemerintah dengan isu-isu lingkungan. Yang dampaknya dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri.
“Kalau ada kekurangan (RTRW, Red.) iya. Tetapi kemudian kalau kami dihajar terus dengan isu lingkungan hingga mematikan investasi, apakah pembangunan dan upaya-upaya kami untuk mentransformasi ekonomi, upaya-upaya memberikan kesempatan kerja, bisa terbantu?” terangnya.
Karenanya, Rusmadi berharap media massa juga dapat memberikan edukasi kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat agar berbicara secara seimbang. Yaitu dengan memperhatikan semua aspek secara komprehensif dan integral. Bahwa tidak ada pembangunan yang tidak menggunakan ruang, bila menggunakan ruang pasti berdampak pada lingkungan.
“Intinya perlu ada upaya untuk memberitakan hal-hal yang kemudian menjadi tujuan kami dalam membangun kaltim menjadi lebih baik seperti yang diinginkan masyarakat,” sebut Rusmadi.
Menurutnya, kerja baik yang dilakukan pemerintah bisa menjadi sia-sia bila media tidak ikut menempatkan posisi sebagai bagian dari pembangunan. Menurutnya peran media massa penting dalam kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat percaya dengan informasi yang disampaikan oleh media massa.
“Bahkan yang putih pun bisa menjadi hitam gara-gara media. Jadi kebijakan pemerintah, kerja baik pemerintah bisa jadi hitam kelam karena peran media,” tandasnya. (luk)
