SANGATTA – Sejumlah camat di Kutim merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun rangkaian proses persiapan Pemilu 2019 mendatang.
Seperti yang dikatakan oleh Camat Rantau Pulung, Mulyo. Ia mengeluhkan dirinya minim informasi, terlebih jika ada permasalahan di lapangan.
“Namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Jelas seharusnya bisa melibatkan camat setempat,” katanya dalam rapat belum lama ini.
Namun meski dalam inisial tertulis “kecamatan”, lanjutnya, hanya saja diperaturan tidak ada melibatkan kecamatan. Hal ini yang menyebabkan kebanyakan camat tidak tahu apa-apa.
“Kalau ada perubahan, baik itu rekomendasi atau hal lainnya kami ketinggalan berita. Karena kami memang tidak terlibat, jelas merasa tidak punya hak,” ungkapnya.
Hal serupa dibeberkan oleh Camat Sangatta Utara, Basuni. Ia berharap penyelenggara pemilu bisa lebih transparan dalam hal persiapan pemilu pada camat. Mengingat, pihaknya juga harus menyediakan tempat untuk pelaksanaan.
“Kami harap KPU bisa transpan, sehingga kalau ada kekurangan kami bisa backup, jangan sampai dadakan seperti sebelumnya,” terangnya.
Menanggapi hal ini Komisioner KPU Kutim, Ulfa J Farida mengaku tak bisa berbuat banyak. Terlebih memang keterlibatan camat tidak diatur.
“Karena yang membuat aturan itu KPU RI, kami hanya mengaplikasikan saja aturan yang ada. Kalau menambah-nambah, nanti malah kami yang terimbas,” jelasnya.
Namun jika memang camat siap membantu untuk menyukseskan kegiatan tersebut, Ulfa akan berkoordinasi dengan tim di lapangan agar sama-sama mendukung pileg dan pilpres tahun depan.
“Kami coba untuk koordinasikan nanti dengan PPK. Karena tujuan kita semua sama, yakni supaya bisa sukseskan pemilu,” katanya. (*/la)
