SANGATTA – Kurangnya koordinasi setiap Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum melakukan program kepada aparatur kecamatan ternyata menimbulkan masalah sosial. Sebab, karena keterbatasan anggaran membuat program yang dilakukan kerap tidak merata. Sehingga, muncul tuntutan dari warga atau kelompok yang tidak mendapat bantuan program tersebut.
Camat Busang Impung Anyek mengakui, dalam beberapa bulan terakhir kerap menerima laporan dari warga terkait program pengadaan yang dilakukan OPD. Namun, karena program langsung disalurkan OPD ke desa, sehingga pihaknya tidak tahu secara detail.
“Yang sering jadi masalah, bantuan dibagikan tapi jatahnya kurang. Sehingga ada yang tidak kebagian. Akibatnya muncul keresahan di masyarakat. Untungnya beberapa kali bisa ditengahi,” ucap Impung.
Menurut dia, agar tidak terus menjadi persoalan sosial di masyarakat, setiap OPD diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu ke kecamatan sebelum menyalurkan bantuan. Sehingga, dari kecamatan bisa mensosialisasikan ke masyarakat tentang program yang diberikan.
“Kami pahan kondisi keuangan pemerintah saat ini sedang sulit. Sehingga program pengadaan pun terbatas. Namun ada baiknya disosialisasikan dulu ke masyarakat. Supaya mereka paham, dan tudak muncul konflik sosial,” ujarnya.
Tak hanya soal program bantuan. Program pekerjaan pembangunan proyek tanpa sepengetahuan aparatur kecamatan juga menjadi soritannya. Sebab, kerap kali proyek dibangun di desa, namun dirinya justru tidak tahu kalau ada proyek yang dibangun OPD. Sementara, saat proyek itu bermasalah atau terjadi konflik dengan masyarakat, baru pihak kecamatan dilibatkan.
“Jadi kami tahu ada proyek masuk begitu ada masalah. Nah, harapan kami kondisi seperti ini kedepan tidak terjadi lagi,” harap Impung. (aj)
