SANGATTA – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Timur (DKP Kutim) Nur Ali mengakui, pihaknya banyak mendapat permintaan dari nelayan terkait fasilitas tangkap. Sebab, kurangnya fasilitas tersebut membuat nelayan lokal kerap kalah bersaing dengan nelayan luar. Akibatnya, pasokan ikan pun terbatas. Sehingga banyak ikan yang masuk Kutim justru didatangkan dari luar daerah.
“Jadi banyak yang minta fasilitas tangkap. Semua sudah diusulkan dalam Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan),” ujar Nur Ali.
Namun, lanjut dia meski sudah diusulkan, banyak yang mengeluh. Karena dari beberapa usulan itu, ada yang tidak terealisasi, karena keterbatasan anggaran. Makanya para nelayan ingin agar bantuan langsung diberikan tanpa melalui usulan di Musrembang.
“Beberapa fasilitas tangkap yang dibutuhkan itu, diantaranya, kapal, jaring, dan beberapa fasilitas tangkap lainnya,” katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Ismunandar mengatakan, agar fasilitas tangkap yang diberikan tepat sasaran, sebaiknya dilakukan cek lapangan.
“Dipastikan dulu ke nelayannya, apa yang diperlukan. Jangan sampai nelayan minta diberikan lunta, tapi yang diberi malah ringgi (jaring ikan),” kata Ismu.
Selain itu, lanjut dia, DKP juga sebaiknya memilah mana fasilitas yang jadi prioritas untuk mendongkrak hasil tangkapan nelayan. Sehingga, akan membantu nelayan dalam meningkatkan ekonominya.
“Peran SKPD untuk memilih mana yang prioritas. Kalau mau instan jelas tidak bisa. Karena sudah ada mekanisme yang dibuat pemerintah,” ujarnya.
Ismu juga menyarankan, untuk pengadaan perahu bagi nelayan, sebaiknya langsung dibuat di daerah. Sebab, berkaca dari pengalaman, beberapa fasilitas yang dibuat diluar, setelah diserahkan ke nelayan justru tidak bisa dimanfaatkan.
“Berbeda kalau nelayannya sendiri yang membuat atau perajin lokal. Pasti hasilnya lebih baik. Karena mereka tahu apa yang dibutuhkan,” tutupnya. (aj)
