BONTANG – Penarikan izin edar sejumlah obat yang mengandung Ranitidin oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mesti disikapi oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang. Namun, Kepala Diskes Bontang dr Bahauddin mengatakan, hingga kini dirinya belum menerima salinan surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kaltim.
“Kami masih belum bisa apa-apa karena belum terima surat. Kalau tidak ada itu (surat) tidak ada dasar kami untuk bertindak,” kata dr Bahauddin.
Bila surat diterima, tindakan bakal segera diambil. Salah satunya melakukan supervisi ke seluruh fasilitas kesehatan (Faskes) yang ada di Bontang. Baik itu tingkat pertama maupun lanjutan.
“Pasti kami akan bertindak dengan supervisi termasuk ke apotek maupun klinik,” ucapnya.
Akan tetapi, masyarakat tidak perlu risau. Sebab, apoteker di seluruh Faskes saat ini pasti tidak akan memberikan obat jenis tersebut. Mengingat sudah ada standar operasional prosedur (SOP). Terlebih informasi ini telah viral.
“Pasti apoteker sudah mengamankan barang. Dan tidak merekomendasikan kalau ada resep dokter sehubungan itu,”
Bahauddin hingga saat ini belum mengetahui secara pasti apakah produk dengan kode batch yang ditarik masih beredar di Bontang. Pasalnya, informasi penarikan izin edar baru diketahuinya.
Dijelaskan dia, obat yang dilarang ini terdeteksi mengandung N-nitrosodimethylamine (NDMA). Obat ini tergolong daftar G. Jika ingin mendapatkannya harus menggunakan resep dokter. Fungsi ranitidin ini untuk pengobatan penyakit maag.
Produk ranitidin yang diperintahkan penarikannya setelah terdeteksi mengandung NDMA adalah Ranitidin Cairan Injeksi 25 mg/mL dengan pemegang izin edar PT Phapros Tbk.
Sementara itu, produk ranitidin terdeteksi NDMA yang ditarik sukarela adalah Zantac Cairan Injeksi 25 mg/mL dari PT Glaxo Wellcome Indonesia, Rinadin Sirup 75 mg/5mL dari PT Global Multi Pharmalab, serta Indoran Cairan Injeksi 25 mg/mL dan Ranitidine cairan injeksi 25 mg/ML dari PT Indofarma. (*/ak/prokal)
