SANGATTA – Badai defisit nampaknya mulai berakhir. Hal itu dapat terlihat dari pendapatan asli daerah (PAD) Kutai Timur pada triwulan pertama tahun ini yang sudah menunjukkan progres signifikan.
Kepala Badan Pendapatan Derah (Bapenda) Kutim Musyaffa menyatakan, dari 11 jenis pajak yang dikelolorganisasi perangkat daerah (OPD)-nya, sudah mencapai 70 persen dari target. Hal itu merupakan kabar gembira. Sebab, dapat diartikan sebagai tanda bahwa ekonomi di Kutim membaik, dan tingkat kepatuhan pengusaha dan masyarakat terhadap pajak semakin tinggi.
Diketahui, target pajak Kutim yang ditetapkan pemkab untuk tahun ini yaitu Rp 32,91 miliar. Dia sangat optimis target tercapai sebelum tutup tahun.
Diterangkannya, saat ini dari 11 jenis pajak, sektor perhotelan sudah mencapai Rp 134 juta (43 persen), sektor restoran Rp 7,4 miliar (56 persen), pajak hiburan Rp 21,8 juta (65 persen), dan reklame Rp 438 juta (54 persen). Kemudian, pajak penerangan jalan Rp 6,3 miliar (66 persen), pajak pengambilan bahan galian C Rp 929 juta (48 persen), dan pemasukan pajak paling minim yaitu parkir kendaraan Rp 2 ,1 juta (16 persen).
Musyaffa melanjutkan, pajak air dan tanah Rp 31 juta (48 persen), pajak sarang burung walet Rp 26 juta (104 persen), pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Rp 686 juta (22 persen). “Lalu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp 8,4 miliar (210 persen),” ulas dia, ditemui kemarin.
Sementara untuk pengontrolannya, dia menjelaskan, pihaknya akan meluncurkan aplikasi sistem laporan realisasi PAD berbasis android. Dengan system yang diakses malului handphone androit tersebut, dapat memudahkan seluruh lapisan masyarakat dengan mudah mengetahui perkembangan pendapatan asli daerah (PAD).
Sebelumnya, Bupati Kutim Ismunandar menegaskan kepada kepala OPD untuk mengejar peningkatan PAD. Hal tersebut sebagai salah satu cara untuk melawan badai defisit. Di sisi lain, peningkatan PAD diperlukan untuk menunjang pembiayaannya pembangunan daerah.
“Di tengah kondisi seperti ini, kita semua harus inovatif. Defisit tidak menjadikan alasan untuk program tidak berjalan, kita kejar semua potensi yang bisa menambah pendapatan daerah,” tegas Ismunandar. (hd/mon)
