SAMARINDA – Keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota di tahun 2018 ini sepertinya banyak melakukan transformasi. Hal itu mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
Rencana perubahan status Panwaslu menjadi badan seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat provinsi atau nasional, diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kaltim Saipul, ketika disambangi media ini, Senin (29/1) lalu.
“Sesuai amanat UU Pemilu, nantinya Panwaslu di kabupaten/kota akan akan diganti menjadi Bawaslu kabupaten/kota,” jelas Saipul saat ditemui di kantornya di Jalan MT Haryono, Samarinda.
Sebagai tindak lanjut atas UU itu, sambung dia, saat ini pihaknya sedang menyiapkan draf dan pedoman pembentukan Bawaslu kabupaten/kota. Penyusunan draf tersebut akan dikebut tahun ini. “Kami menargetkan, Bawaslu kota/kabupaten sudah bisa dibentuk dan bekerja tahun ini,” ucapnya.
Pembentukan Bawaslu kabupaten/kota sendiri diharapkan bisa rampung sebelum masa penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2019 mendatang. Karena, pelaksanaan pemilu mendatang kewenangan Panwaslu sudah bisa sejajar dengan Bawaslu.
Selain itu, nantinya masing-masing Bawaslu kabupaten/kota akan memiliki lima komisioner. Namun, dari 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim, hanya akan ada empat daerah yang memiliki lima komisioner yakni Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur.
“Selain keempat daerah itu, jumlah komisioner Bawaslu-nya masih terdiri dari tiga orang. Penetapan jumlah komisioner itu mengacu pada tingkat jumlah pemilih di daerah tersebut,” tuturnya
Dia menjelaskan, perubahan status Panwaslu menjadi Bawaslu dikarenakan beberapa pertimbangan. Di antaranya, meningkatkan cakupan kewenangan pengawas pemilu dan melakukan penyetaraan masa jabatan Panwaslu layaknya Bawaslu provinsi dan Bawaslu pusat, yakni lima tahun.
“Agar semua bisa rata, maka perlu dibentukan Bawaslu kota/kabupaten. Selain itu, di UU Nomor 7 Tahun 2017, juga mengamanahkan untuk mempermanenkan prosedur di daerah-daerah,” terangnya.
Kata dia, yang tidak kalah penting dari berganti wajahnya Panwaslu menjadi Bawaslu yakni kewenangan. Nantinya, sebut Saipul, tugas pokok Bawaslu kota/kabupaten, hampir sama dengan tugas utama Bawaslu provinsi yakni mengawasi pemilihan umum.
Meski begitu, ruang lingkup kerja Bawaslu kota/kabupaten hanya sebatas di daerahnya masing-masing. “Kewenagannya sudah diatur di undang-undang. Pembentukan Bawaslu ini tidak hanya di Kaltim, tetapi dilakukan diseluruh provinsi di Indonesia,” tandasnya. (*/ya/drh)
