SAMARINDA – Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana membangun jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara mandiri. Hal ini lantaran besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sewa jaringan kepada pihak ketiga.
Rencananya, proyek yang akan digawangi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Samarinda itu, dipasang sebanyak tujuh tower dan disebar di berbagai titik di Kota Tepian. Dengan adanya terobosan ini diharapkan semakin membuka akses jaringan informasi di masyarakat.
Kepala Diskominfo Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah mengaku, selama ini pihaknya menyewa dan mengandalkan jaringan dari pihak lain. Dari sana lah muncul gagasan untuk membuat jaringan sendiri yang dimiliki Pemkot Samarinda.
“Selama ini kalau kita menggunakan jaringan dari pihak ketiga biayanya mencapai Rp 4,3 miliar. Itu cukup besar. Padalah lahan milik pemerintah. Maka dari itu, kami berencana membentuk jaringan sendiri secara mandiri,” tutur dia, Selasa (27/11) kemarin.
Pengadaan proyek tersebut akan memakan waktu dua hingga tiga tahun. Karenanya, proses pengadaannya pun akan dilakukan secara bertahap. Proyek tersebut akan mulai digarap di tahun 2019.
“Anggarannya akan diusulkan di tahun 2019. Namun, besarnya anggaran kami juga belum tahu. Akan dibahas lagi nanti. Karena ini merupakan presentasi awal dari masterplan pembuatan jaringan TIK. Masih ada hal yang harus direvisi,” katanya.
Diakui, anggaran pembuatan jaringan memang akan memakan biaya yang tidak sedikit. Namun, ia meyakinkan, apabila pemkot memiliki jaringan sendiri biaya operasional yang dikeluarkan per tahunnya bisa dipangkas hingga 50 persen.
Pertimbangan lainnya, dalam pembuatan jaringan selama ini, Diskominfo banyak mengalami kendala. Seperti dalam penginputan data. Untuk menginput data pemerintahan, prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Karena data dikirim tidak langsung ke Samarinda, namun harus melalui Jakarta dan Singapura dulu.
Sehingga, tak jarang hanya untuk memasukkan data pihaknya harus lembur hingga pukul 02.00 Wita dini hari. “Kalau kita memiliki jaringan sendiri, kita akan memiliki tambahan aset, bahkan bisa disewakan dan menjadi pemasukan daerah,” katanya.
Ketika ada tambahan retribusi, maka yang diuntungkan adalah pemerintah. Karena dari situ pemerintah mendapatkan dukungan pendanaan untuk pembangunan. “Pemasukan dari retribusi bisa atur dengan baik. Selain itu, masyarakat juga dapat menikmati wifi (wireless fidelity) gratis yang akan kami pasang di beberapa sudut kota,” tandasnya. (*/dev)
