BONTANG – Penyelesaian kasus penipuan jemaah umrah oleh Duta Travel Group (DTG) Bontang, dipastikan terus berlanjut. Pekan depan, komisi 2 DPRD menjadwalkan mengunjungi kantor travel tersebut.
Permasalahan ini harus segera mendapat jawaban dari pihak travel. Puluhan jemaah umrah telah ditelantarkan, namun uang yang mereka setorkan tak kunjung dikembalikan.
Anggota Komisi 2 Sumaryono mengatakan, dewan tengah berupaya menghubungi pihak travel untuk bertemu dan meminta pertanggungjawaban kepada jemaah.
“Tapi sampai saat ini tidak ada respon maupun jawaban. Kami jadwalkan kunjungan ke kantornya,” ujarnya.
Meski begitu, kantor DTG yang beralamat di Jalan MT Haryono, Kelurahan Api-Api, itu tak berpenghuni pasca kasus ini mencuat. Tak seorang pun karyawan terlihat kala jam kerja.
Sumaryono mengaku, sejumlah korban jemaah umrah yang sempat ditelantarkan di Jakarta, mendatangi rumahnya agar mendapat solusi dari DTG. Hal ini pula ia harus segera mengambil langkah.
“Sudah kami komunikasikan di komisi 2. Kasihan jemaah ini, belum ada solusi yang mereka dapatkan,” tutur pria yang mengaku sedang dalam perjalanan menuju Makassar saat dihubungi.
Sebelumnya, jemaah umrah dari DTG belum menunjukkan titik terang. Meski saat ini jemaah telah berada di Bontang. Akan tetapi penggantian biaya dari pihak travel urung dilakukan.
Kini, beda pandangan menyelimuti 32 jemaah dari Bontang. Salah satu korban Joko (bukan nama sebenarnya) mengatakan, separuh dari total jemaah masih menunggu masa berlaku dari surat perjanjian habis yakni 13 November nanti. Hasil kesepakatan saat di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Namun, separuhnya lagi menginginkan untuk membuat surat perjanjian ulang di hadapan notaris. Tujuannya untuk mengetahui aset yang dimiliki pihak DTG. Bila melanggar maka penyitaan aset dapat dilakukan oleh korban.
“Ada beda pendapat di kalangan jemaah yang menjadi korban travel DTG. Tetapi saya lihat yang ingin ke notaris juga belum ada aksinya,” kata Joko.
Secara pribadi, Joko berpandangan menunggu durasi surat perjanjian. Hal ini setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, beberapa hari lalu. Mengingat jika datang ke notaris tentu membutuhkan biaya. “Uang dari mana lagi, karena saat ini sudah banyak biaya yang keluar,” ucapnya. (*/rsy/prokal)
