SANGATTA – Pembagian barang pokok yang dilakukan peserta Pemilu 2019 diawasi ketat Badan Pengawas Pemili (Bawaslu). Pasalnya, kegiatan itu dapat diartikan sebagai politik uang. Dan bisa dikenai sanksi pidana.
Komisioner Bawaslu Kutim Budi Wibowo menegaskan pelanggaran politik uang dapat dikurung 12 sampai 36 bulan. Untuk itu dia meminta agar seluruh peserta pemilu taat aturan. “Deliknya pidana, mereka bisa kena kurungan badan,” terangnya. “Saat ini belum ada informasi, hanya saja kami akan awasi hal begini. Jika memang ada yang tahu, bisa diinfokan pada Bawaslu,” ujarnya, Minggu (21/10).
Sejak memasuki masa kampanye pada September 2018 lalu, pihaknya sudah mulai lebih teliti jika mendapat informasi sekecil apapun yang beredar. “Kalau mau bagikan sembako sebenarnya boleh saja. Asal jangan ada agenda kampanye,” tuturnya.
Menurutnya, pembagian barang pokok dibarengi kampanye merupakan bagian dari indikasi politik uang. Berbeda konteks jika dilakukan bazar. Dengan syarat dilarang menawarkan harga yang sangat murah.
Ia mengimbau pada seluruh peserta dari berbagai partai politik untuk tidak menyalahi prosedur. Dalam upaya menegaskan peraturan tersebut, pihaknya akan segera melayangkan surat imbauan pada partai politik.
Tidak hanya pada peserta, Budi meminta pada masyarakat agar lebih cerdas dalam menerima bantuan dari caleg ataupun partai politik dalam musim kampanye.
“Kalau dikasih tidak sambil kampanye, ya, diterima sajalah, mubazir ditolak. Tapi harus pintar-pintar juga masyarakat,” katanya. (*/la)
