BONTANGPOST.ID, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah merancang program rumah bersubsidi untuk aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Inisiatif ini menjadi bagian dari program prioritas yang juga mencakup kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan pembangunan infrastruktur.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, mengungkapkan rencana ini usai menghadiri peletakan batu pertama pembangunan perumahan bersubsidi bagi anggota Polda Kaltim di Batakan, Balikpapan.
“Rumah merupakan kebutuhan primer, selain sandang dan pangan. Karena itu, kita ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang layak,” ujar Rudy Mas’ud. Program ini akan ditujukan kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap tetapi tetap berpenghasilan, seperti pedagang sayur, tukang ojek, dan kuli bangunan
Mereka yang berpenghasilan di bawah Rp7 juta per bulan masuk dalam kategori penerima bantuan. Tak hanya untuk masyarakat umum, program rumah bersubsidi ini juga akan menyasar ASN di lingkungan Pemprov Kaltim yang belum memiliki tempat tinggal sendiri.
“Banyak ASN Pemprov Kaltim yang masih belum memiliki rumah. Insyaallah, mereka juga akan kita bantu melalui program ini,” tambah Gubernur. Gubernur Rudy Mas’ud menekankan bahwa meskipun program ini bersubsidi, kualitas bangunan tetap harus diperhatikan.
“Saya mengingatkan kepada para pengembang, jangan karena ini rumah subsidi lalu dibangun asal-asalan. Standarisasi dan kualitas harus tetap terjaga,” tegasnya.
Program rumah bersubsidi ini sejalan dengan kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah di Indonesia.
Dukungan juga datang dari Polri, yang menargetkan pembangunan 10.000 rumah bersubsidi bagi anggotanya. Peletakan batu pertama proyek ini dilakukan serentak oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dari Desa Cengkong, Karawang, Jawa Barat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa biaya pembangunan rumah bersubsidi kini lebih terjangkau, berkat kebijakan pro-rakyat dari Presiden Prabowo, seperti penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen serta penggratisan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR.
“Kebijakan ini memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak ada alasan lagi untuk tidak mengurus IMB karena sekarang gratis dan prosesnya lebih cepat,” ujar Maruarar.
Ia juga menekankan pentingnya memilih pengembang yang bertanggung jawab, agar kualitas hunian tetap terjamin.
“Jangan hanya mengejar kuantitas, tapi perhatikan kualitas. Jika pengembang tidak bertanggung jawab, jangan diberi kesempatan lagi untuk membangun rumah bersubsidi,” tegasnya. Acara peletakan batu pertama ini turut dihadiri Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha. (*)
