bontangpost.id – Penanganan banjir rob di Bontang Kuala hingga kini belum terpecahkan. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam mengatakan sesungguhnya detail engineering desaign (DED) sudah dimiliki.
Berdasarkan perencanaan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 60 miliar. Tahun lalu sudah mengajukan ke pemerintah pusat agar bisa mendapatkan bantuan melalui APBN. Mengingat statusnya jalan nasional. “Saat ini memang belum ada tanggapan dari pemerintah pusat. Makanya kami akan ajukan di tahun depan,” kata Amiruddin.
Sebab pemerintah pusat masih berfokus untuk akses koneksi dengan beberapa daerah se-Kaltim. Sebagai penyangga IKN nantinya. Mengacu kajian, ada tiga opsi yang dilakukan untuk penanganan banjir rob. Opsi pertama ialah pembangunan jembatan. Bentuknya dengan meninggikan konstruksi jalan yang ada.
Akan tetapi nilai yang dibutuhkan untuk ini lebih besar dibandingkan opsi lainnya. Belum lagi secara konstruksi yang ada tidak mampu menahan beban berat struktur jalan. Jika itu dilakukan maka harus memancang kembali tiang jalan. Sebab kedalaman 40 meter baru menyentuh permukaan tanah keras.
“Kalau ditinggikan itu tidak mungkin kecuali pasang sheet pile lagi. Bila ini dilakukan maka permukiman juga akan lebih rendah dampaknya dari ketinggian jalan nantinya,” ucapnya.
Opsi berikutnya ialah pembuatan dam di tepi jalan. Langkah ini dipandang lebih memungkinkan karena tidak mengubah struktur jalan yang ada. Jika masih ada air genangan maka dibuang menggunakan pompa. Opsi ini dipandang masih membutuhkan kajian.
“Terkait efektivitas langkah ini. Karena memang di Bontang Kuala itu sering pasang dan ketinggian air makin meningkat. Secara teori tiap tahun naik satu sentimeter,” tutur dia.
Ia menjelaskan ada opsi terakhir yakni membiarkan jalan saat ini. Namun membangun akses alternatif berupa jalan lingkar. Permasalahan terkait permukiman itu juga masih dilema. Sebab pemkot harus mengambil keputusan untuk jangka panjang pula yakni 20-30 tahun mendatang.
“Kalau secara biaya ini sama saja. Tetapi dampaknya bisa jangka panjang,” sebutnya. Saat ini Bapelitbang masih menggodok opsi yang ada. Sehingga keputusan yang diambil benar-benar tepat untuk jangka panjang penanganan banjir rob.
Kejadian banjir rob yang kerap melanda Kelurahan Bontang Kuala pun membuat legislator angkat suara. Pasalnya berdasarkan keluhan warga di lokasi tersebut bisa dalam satu hari dua kali banjir. Wakil Ketua DPRD Agus Haris mengatakan pemkot harus segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Apalagi kata warga itu sebelumnya tidak separah ini. Tetapi tahun ini memang parah,” kata wakil rakyat yang akrab disapa AH ini.
Politikus Partai Gerinda ini menilai kondisi ini pasti ada penyebabnya. Pertama, jika ada opsi melakukan revisi Perda RTRW pada tahun ini dari pemkot maka tim tata ruang harus melihat saat tahapan evaluasi. Memperhatikan daerah resapan air.
“Kalau bisa dikembalikan fungsi resapan air. Khusus di wilayah pesisir. Jangan lagi ada permukiman yang bisa ditimbun lagi,” ucapnya.
Mengingat itu potensi tidak ada lagi genangan air saat kondisinya pasang. Salah satunya ialah belakang SMK Putra Bangsa yang dahulunya merupakan area bakau. Ratusan hektare sekarang jadi permukiman. Dugaannya ketinggian rob di Bontang Kuala karena tempat yang dulu untuk menampung air kian menyempit.
“Bisa jadi dibuka ruang permukiman. Tetapi konsepnya rumah panggung. Jangan ditimbun lagi,” tutur dia.
Selanjutnya, ia berpendapat Bontang merupakan area industri. Di beberapa wilayah di Bontang Selatan dan Utara dugaannya menggunakan area pesisir sebagai area pasang-surut. Pemkot melalui OPD terkait harus memperhatikan dampak lingkungannya. Ia tidak melarang adanya investasi. Mengingat itu juga mengurai permasalahan ketenagakerjaan di Kota Taman.
“Pinggir laut menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Pemkot harus memetakan secepatnya soal kondisi lingkungan. Agar pemerintah di atas melihat hadirnya investasi ada permasalahan baru terkait lingkungan,” pungkasnya. (ak)
