bontangpost.id – Mencuatnya beberapa persoalan yang berimbas pada keterlambatan pemenuhan hak karyawan PT Laut Bontang Bersinar (LBB) disebut akibat lemahnya pengawasan komisaris.
Hal itu diungkapkan langsung Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris. Menurutnya, terulangnya keterlambatan pembayaran gaji salah satunya akibat komisaris lemah dalam mengawasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT LBB.
Jika komisaris tidak tegas dalam mengawasi RJPP atau RKAP, maka perjalanan PT LBB dinilai tidak akan maksimal. Sebab, pengawasan paling utama kata Agus Haris bukan dari kepala daerah maupun Direktur Perumda AUJ yang merupakan induk PT LBB. Melainkan, pengawasan dari komisaris.
“Ini fungsi adanya kami (DPRD). Untuk mengawasi kinerja perusahaan daerah. Kalau tidak dikontrol dengan baik maka perjalanan PT LBB tidak akan maksimal, yang ada daerah merugi,” ucap pria yang akrab disapa AH ini.
Sejauh pengawasan yang dilakukan, Agus Haris menilai biaya operasional PT LBB jauh lebih besar ketimbang keuntungan, yang menyebabkan sulit untuk menggaji 26 karyawannya. Padahal, jika pelabuhan dikelola dengan baik maka menghasilkan keuntungan yang besar.
“Pelabuhan itu sumber uang. Banyak unit usaha yang dikelola PT LBB. Jadi kalau komisaris lemah dalam memeriksa ataupun mengawasi RKAP maka di situ letak bocornya keuangan PT LBB,” bebernya.
Perusahaan pelat merah yang berjalan dua tahun itu menurutnya semestinya menyumbang PAD lebih tinggi daripada Pelindo. Namun, nyatanya belum ada deviden yang diberikan untuk daerah.
Agus Haris mewanti-wanti agar komisaris tegas mengawasi. Jangan sampai biaya operasional ke luar daerah lebih tinggi ketimbang operasional utama PT LBB.
Itu sebabnya, ia mendorong komisaris untuk tegas dalam pengawasan serta melakukan evaluasi total terhadap PT LBB. Baik itu dari segi SDM, RKAP, RJPP, hingga kor bisnis yang berhubungan langsung dengan PT LBB.
“Kalau tidak jelas dan tidak bisa memberikan sumbangsih ke pemerintah daerah dalam waktu tiga tahun lebih baik tutup saja dan diganti. Tahun pertama itu bukan alasan. Jangan sampai kepala daerah berganti belum ada keuntungan yang diberikan,” urainya tegas.
Politikus asal Gerindra ini sejatinya mendukung PT LBB dalam mengembangkan unit usaha baru. Hanya saja, jangan sampai mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak karyawan.
“Gaji karyawan itu yang paling utama. Jangan karyawan yang jadi korban,” tutupnya. (*)
