MENGHADIRI rapat di DPRD Bontang yang diwarnai dengan saling memojokkan mendapat tanggapan para penggiat agama. Ketua MUI Bontang, Imam Hambali mengatakan permasalahan ini memang menjadi viral.
Tetapi sebagai muslim pihaknya selalu meyakini selama masih diberikan kehidupan, maka Allah akan tetap memberikan jatah rejeki yang tidak tahu darimana datangnya.
Persoalan raperda ini ditunda pun, pihaknya sudah menyampaikan kepada para ulama hingga staf MUI. Karena sejak zaman pemerintahan Adi Darma-Isro Umarghani, MUI tak ada biaya operasional bahkan dihapus. “Sehingga mudah-mudahan ke depan lebih baik, walaupun defisit anggaran,” sebut Imam.
Ia juga menyatakan selaku Ketua Fosima Bontang dirinya baru menandatangani surat pencairan transport penggiat agama walaupun hanya 2 bulan. “Harapannya, ke depan jangan sampai terlalu sedih,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua BKDIB Bontang Amin Nur mengatakan, jangan sampai dipaksakan jika melanggar aturan. Dirinya meminta agar klarifikasi disampaikan ke masyarakat karena banyak yang bertanya kepadanya. Sedangkan itu bukan menjadi domainnya dia. Ketika mereka akan melakukan aksi damai pun, dirinya menolaknya.
“Saya harap jangan ada dusta di antara kita, jangan sampai tidak harmonis dengan ulama, dan jangan menjauh dari ulama. Kalau bisa ada surat klarifikasi agar difotokopi dan akan saya sebar ke para ulama,” ujarnya.
Ketua DMI Bontang Bakhtiar menyatakan, apa yang timbul di masyarakat merupakan dinamika Bontang. Jamaah sebenarnya tidak terlalu memikirkan itu, yang dibuat bingung adalah 10 bulan yang tertunda. Mengapa ada silpa anggaran sementara insentif penggiat agama dan guru swasta tertunda. “Semoga ada hikmah dari kejadian ini, barangkali ada kelalaian di dalam (pemerintah, Red.) sehingga tidak diingat transport penggiat agama. Kami tidak terlalu permasalahkan, hanya saja soal payung hukum ini jangan menjadi kerjaan,” pinta dia.
Ketua BKAG Bontang, Pendeta Abraham meminta bahwa raperda tersebut harus bisa menjadi Perda di tahun ini. Sebab, jika nanti ada generasi penerusnya jangan sampai ada undangan seperti ini tetapi tidka ada hasilnya. Ini sebenarnya kesempatan bagi pemerintah dan DPRD untuk berbuat baik kepada penggiat agama.
“Buat Bontang Rp 5 miliar per tahun tidak terlalu besar, tetapi kenapa harus ditunda? kami juga kegiatan natal, paskah tak ada anggarannya, bahkan untuk Kristen, kalau bisa ada operasional mobil plat merah juga,” ujarnya.(mga)
