Tiga Fraksi Klarifikasi Statement Setyoko Terkait Raperda Penggiat Agama
BONTANG – Polemik yang terjadi ketika Raperda Insentif Penggiat Agama ditunda membuat 3 fraksi mengklarifikasinya. Tiga fraksi tersebut yakni Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura.
Setyoko yang sempat menyatakan bahwa 3 fraksi itu menolak raperda tersebut segera meminta maaf dan mengakui jika pandangannya mengenai itu salah.
Fraksi Nasdem yang diwakili oleh Bilher Hutahaean dari anggota Komisi I DPRD Bontang mengatakan, menyangkut Raperda Insentif Penggiat Agama sebenarnya merupakan gagasan dari Komisi I. Sempat menjadi viral di masyarakat karena pemberitaan di media menyatakan 3 fraksi menolak raperda tersebut.
Nasdem salah satu dari 3 fraksi tersebut. Terkait hal itu, sebenarnya sudah diklarifikasi di Rapat Paripurna. “Jadi itu tidak ditolak melainkan ditunda,” tegas Bilher dalam rapat di DPRD Bontang yang dihadiri oleh para penggiat agama.
Disebutkan dia, raperda ini diusulkan saat belum mengalami defisit anggaran. Karena ini hanya ditunda, diharapkan SK Wali Kota terkait tunjangan transport penggiat agama tetap dilaksanakan dan tidak berpengaruh pada raperda yang ditunda.
“Ini ditunda sampai keuangan Bontang lebih baik, tetapi SK Wali Kota tetap dilaksanakan. Tujuan dari perda ini agar bisa bermanfaat dan mensejahterakan para penggiat agama,” jelasnya.
jika keuangan sudah baik, tentu raperda tersebut akan diusulkan kembali. “Karena hanya ditunda, nanti diusulkan lagi di anggaran perubahan. Jika ditolak justru tak bisa diurus lagi. Sehingga ini mohon bisa diklarifikasi, bukan menolak hanya menunda, saat ini ditarik jadi prolegda,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Golkar, Muslimin. Pernyataan yang menjadi viral baik di media masa juga di media sosial harus diklarifikasi. Sebagai Ketua Fraksi Golkar, ditegaskan bahwa Golkar tidak menolak, hanya meminta raperda tersebut dikaji ulang.
“Secara prinsip Golkar setuju terhadap Raperda Insentif Penggiat Agama. Tetapi karena ini menggunakan anggaran meminta dikaji ulang atau ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi APBD,” bebernya.
Sebab, apabila raperda disahkan jadi perda, maka apa yang ada didalamnya harus dijalankan. Hal itu tentu akan membebani Pemkot Bontang di kemudian hari. Sebagai konsekuensinya, Golkar mengusulkan agar tetap diberikan dengan dasar Perwali. “Apabila kondisi APBD Bontang sudah membaik, maka akan dilanjutkan kembali,” ungkapnya.
Fraksi Hanura yang diwakili oleh Arif juga berpendapat sama. Mengingat kondisi keuangan yang sedang defisit, pihaknya meminta untuk ditunda bukan ditolak. “Selama ini yang digunakan Pemkot Bontang hanya SK Wali Kota, kami minta ditingkatkan menjadi Perwali,” pintanya.
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan polemik ini berawal saat salah satu anggota dewan yakni Setyoko menyatakan 3 fraksi menolak. Itu berkaitan dengan tata krama berbicara di depan publik. Karena, Setyoko sempat tidak hadir di rapat pembentukan AKD. “Tidak hadir dalam rapat, tapi berbicara di luar, dan itu bukan tempatnya. Beda jika sudah disampaikan masyarakat hingga menjadi viral, padahal ini hanya ditunda bukan ditolak,” ujarnya.
Agus mengaku sudah konsultasi ke Kemendagri. Tentang penggiat agama ini menjadi domain pusat, sehingga ketika di perda-kan konsekuensinya tak boleh menunda pembayaran. “Saat pernyataan penolakan muncul di media, ini mengganggu hubungan kami. Makanya kami ingin meng-clear-kan dengan menjadwalkan ulang rapat ini. Kami harus luruskan supaya tidak ada pandangan terhadap tiga fraksi itu,” ungkap dia.
Sementara itu, Setyoko Waluyo mengatakan bahwa materi pokok dalam rapat itu bukan hanya klarifikasi tetapi realisasi. Realisasi transport penggiat agama tahun 2016 sejak bulan Juni belum juga dicairkan, termasuk guru swasta sejak November 2016. Dari rapat sebelumnya tentang uang transport yang belum cair, muncul pembahasan raperda ini. Dikarenakan payung hukumnya lemah karena masih bersifat SK maka diusulkan naik tingkatan menjadi raperda. “Yang mengusulkan dari Baleg DPRD. Saya menggunakan bahasa penolakan itu menurut pandangan saya. Jika dari masing-masing fraksi mengatakan itu bukan menolak hanya menunda, berarti saya salah dan memohon maaf,” tegas Setyoko.
Setyoko mengucapkan permohonan maaf kepada 3 fraksi jika dirinya tak pandai membahasakan sesuatu. Terkait tidak hadirnya dalam rapat AKD, Setyoko mengakuinya. Pasalnya, sudah 3 fraksi tidak menerima maka tak mungkin dibentuk AKD.
“Saya tidak menyebarkan tetapi wartawan yang bertanya, 3 fraksinya pun tidak saya sebutkan. Saya salah membahasakan yang dikatakan menunda menjadi menolak. Makanya saya juga mengusulkan rapat ulang yang terjadi pada hari ini (kemarin, Red.),” terangnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh gabungan komisi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bontang, Faisal. Hadir dalam rapat tersebut, dari Bagian Sosial Ekonomi, Bagian Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang, serta para penggiat agama. Mulai dari MUI Bontang, BKDIB Bontang, BKPRMI Bontang, DMI Bontang, BKAG Bontang, serta PGI Bontang.(mga)
