BONTANGPOST.ID, Bontang – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang menggelar evaluasi pengumpulan dan pemeriksaan data untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI), Rabu (10/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Bontang Barat tersebut diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) serta tim pengelola data dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Sekretaris Diskominfo Bontang, Rudyanur, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Satu Data Indonesia berjalan sesuai ketentuan serta menghasilkan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, seluruh data yang telah dikumpulkan perlu ditinjau kembali untuk mengetahui capaian pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan.
“Evaluasi ini diperlukan untuk melihat progres pelaksanaan SDI. Kami juga menghadirkan BPS sebagai pendamping pelaksanaan SDI di Kota Bontang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kualitas data menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Karena itu, data yang dihasilkan harus memenuhi standar mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, pelaporan hingga publikasi.
Saat ini, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Bontang berada pada angka 2,02 dengan kategori cukup. Pemerintah Kota Bontang menargetkan peningkatan nilai IPS menjadi 2,64 agar masuk kategori baik.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pembenahan pada sejumlah komponen penilaian, terutama yang berkaitan dengan kualitas data dan proses bisnis statistik di masing-masing OPD.
“Harapannya IPS Kota Bontang dapat meningkat dan memperoleh predikat baik,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang, Ilham Wahyudi, menegaskan pentingnya implementasi Satu Data Indonesia sebagai fondasi pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Menurutnya, data merupakan aset strategis yang menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan pemerintah. Namun kualitas pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data masih perlu terus diperkuat agar menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, dan terintegrasi.
Ia menilai dukungan seluruh OPD, khususnya tim teknis pengelola data, menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Ukuran keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari data yang akurat. Karena itu pedoman Satu Data Indonesia harus tetap dijalankan meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan,” pungkasnya. (*)
