bontangpost.id – Pemkot Bontang telah mengirimkan surat ke Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog). Terkait permintaan penggunaan cadangan beras pemerintah. Imbas dari keputusan pemberlakuan pembatasan kegiatan daerah (PPKM) darurat di Bontang.
Assisten II Setkot Bontang Zulkifli mengatakan dokumen itu telah dikirim Selasa (13/7). Tujuannya meminta pertimbangan terkait penerapan status kondisi darurat pandemi covid-19. Ia menjelaskan ada jatah 100 ton beras. Tetapi nominal itu tidak lantas seluruhnya dikucurkan.
“Tentu ada perhitungannya. Berapa jumlah yang dibantu dikalikan berapa hari sejak menetapkan PPKM darurat,” kata Zulkifli.
Terdapat kriteria daerah yang menerima bantuan tersebut. Pemkot pun masih mencoba berkoordinasi sehubungan persyaratan yang harus dipenuhi. Jika sudah ada tanggapan maka pemkot akan mencoba melengkapi berkas yang diminta.
“Kami berharapnya segera ini dapat tersalurkan,” ucapnya.
Saat ini, pendataan dilakukan sembari berjalan. Tak hanya itu nantinya data yang masuk juga akan dilakukan validasi. Sehubungan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Namun, Zulkifli menyebut potensi sasaran bantuan ialah warga yang terpapar virus korona.
Disinggung mengenai bantuan lainnya, ia menjawab belum ada. Pasalnya pemkot masih memetakan agar ditindaklanjuti dengan kebijakan selanjutnya. Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor telah mengeluarkan surat bernomor 440/3582/B.Kesra terkait peningkatan status Kota Bontang untuk melaksanakan PPKM darurat.
Salah satu diktum dalam keputusan itu ialah meminta pemerintah daerah menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Akibat dari diberlakukannya PPKM darurat. Menanggapi itu, Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan berdasarkan Permendagri 77/2020 kriteria penerima bansos ialah orang yang tidak mampu atau kategori miskin. Artinya tidak berlaku semuanya. Saat ditanya bentuk bantuan, ia belum bisa memberikan keterangan lebih rinci.
“Nanti ada bantuan pusat juga. Saya perintahkan Dinas Sosial dan lurah untuk segera antisipasi dengan mendata kategori tidak mampu atau miskin,” kata Basri.
Ia berharap tidak ada lagi perbedaan persepsi terkait kategori miskin. Sebab, uniknya di Bontang ini banyak yang mengaku kategori tersebut. Padahal memiliki kendaraan dan konstruksi rumah beton. “Kalau ada bantuan mengaku miskin,” ucapnya.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) Abdu Safa Muha mengatakan hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana penyaluran bantuan sosial tersebut. Sebab sejauh ini pihaknya masih menyalurkan 270 bantuan dari CSR perusahaan kepada pasien isolasi mandiri (isoman).
“Kami fokus di situ. Bentuknya sembako. Ada telur, buah-buahan, daging ayam, dan susu,” tutur dia.
Jika rencana bansos itu terealisasi maka sasarannya harus jelas. Apakah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti sebelumnya atau terkhusus pasien isoman. Nantinya itu pun disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
“Berarti ada tindaklanjut dari Satgas atau TAPD untuk melakukan refocusing anggaran jika demikian. Prosesnya tentu panjang,” terangnya.
Ia berpendapat agar bantuan sosial diarahkan ke pasien isoman. Mengingat dari kucuran bantuan perusahaan saat ini belum menjangkau seluruh pasien isoman. (*/ak)
