bontangpost.id – Pemkot Bontang mendorong pemerintah provinsi untuk segera membentuk UPTD PPI di Tanjung Limau.
Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, pembentukan UPTD tersebut dinilai penting sebab berhubungan dengan proses perizinan operasional untuk kapal-kapal nelayan.
“Sudah banyak nelayan yang berkeluh kesah terkait sulitnya izin. Kalau ada UPTD di sini (Bontang), maka cukup sampai di sini mengurusnya,” katanya.
Selain itu, dengan adanya UPTD juga diharapkan dapat berdampak pada kestabilan harga. Terutama untuk menghindari permainan harga oleh sejumlah pihak. “Jadi mestinya ada regulasi yang mengatur,” imbuh dia.
Lebih lanjut, UPTD diharapkan mampu meminimalisasi gesekan antara kapal lokal dan kapal dari luar, dengan regulasi yang dimiliki nantinya.
Mengingat pendaratan ikan di wilayah tersebut tidak hanya berasal dari nelayan lokal.
Sementara Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim Syirajuddin menuturkan, pembentukan UPTD harus segera didorong.
Ia meminta pihak terkait untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat mengenai pembentukan tersebut.
Kendati demikian, Pemkot Bontang mesti menyodorkan data yang relevan terkait dengan potensi perikanan, baik menurut jumlah dan jenisnya.
Hal itu digunakan sebagai dasar dan rujukan untuk pembentukan UPTD tersebut.
“Ini mendesak, karena berhubungan dengan pengurusan perizinan kapal nelayan, termasuk proses perpanjangan izin,” pungkasnya. (*)
