bontangpost.id – Tersambungnya Tol Balikpapan–Samarinda akan berdampak pada roda ekonomi di provinsi ini. Mengingat, keberadaan jalan bebas hambatan itu menghubungkan dua kota besar di Kaltim.
Gubernur Kaltim Isran Noor memastikan bahwa peresmian Tol Balsam sudah bagus. Apalagi itu sudah sejak lama diidamkan. Di sisi lain, saat ini Pemprov Kaltim, juga meminta dukungan pembangunan tol lain ke pemerintah pusat. Misalnya, Tol Samarinda–Bontang. “Tol Samarinda–Bontang sudah masuk proyek strategis nasional,” ujarnya.
Sedangkan, persoalan lahan sudah tak ada masalah. Hal itu pun sudah diklaim sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang meresmikan Seksi 1 dan 5. Di Kaltim, ada dua rencana pembangunan tol lagi. Yakni, Tol Samarinda–Bontang dan Tol IKN. Meski begitu, pembukaan seluruh seksi Tol Balsam cukup disambut antusias.
Pelaksana harian anggota Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mahbullah Nurdin menyebut, pembangunan infrastruktur tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Kalimantan. Pembangunan sektor infrastruktur itu pun akan menciptakan wilayah pertumbuhan ekonomi baru di sekitar pembangunan jalan tol. Hal itu akan memperbaiki jaringan logistik di Kalimantan lebih efisien dan efektif.
Namun, yang paling berpengaruh memperlambat progres jalan tol adalah pandemi Covid-19. Sehingga, berpengaruh pada pola kerja. Itulah yang jadi hambatan terbesar. Namun, pemerintah disebutnya terus mendorong agar tetap dikerjakan dengan protokol kesehatan ketat.
Di sisi lain, soal tarif tol, dihitung berdasarkan beberapa faktor, seperti biaya keuntungan operasional kendaraan. Artinya, masyarakat yang mendapat keuntungan ketika lewat tol karena menghemat rem, oli, dan lainnya. Juga, perhitungan masyarakat yang bakal lewat jalan tol. Di Tol Balsam, besar tarif itu pada Seksi 1 dan 5 sama dengan per kilometer dengan Seksi 2, 3, dan 4.
Meski semua sudah tersambung, anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin mengingatkan soal penyelesaian masalah lahan. Sejak awal, dia menyebut sudah menyampaikan pesan, agar segera menuntaskan pembebasan lahan. Di sisi lain, urusan lahan juga tak boleh menghalangi tol yang sudah dibangun saat ini.
“Pemerintah harus kooperatif dan memberikan kepastian penyelesaian tanah itu. Tetapi, persoalannya bukan di pemprov yang tak mau ganti rugi. Sebab, pemprov sudah menitipkan uang di pengadilan,” kata dia.
Politikus PKB itu berharap, Pemprov Kaltim serius menyelesaikan persoalan tanah. Warga yang keberatan harus duduk satu meja lagi dengan pemerintah.
Meski begitu, dia mengapresiasi tersambungnya Tol Balsam itu sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Apalagi, jalan tol akan memperkuat denyut akses di Kaltim. Kawasan utara Benua Etam dengan kawasan selatan akan terhubung dengan lancar. Bahkan, itu bisa berdampak ke seluruh Pulau Kalimantan. (rom/k8)
