SAMARINDA – Sikap Pemprov Kaltim terkait polemik Rumah Sakit Islam (RSI) kembali disorot DPRD Kaltim. Salah satu fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar menganggap, pemprov tidak mengindahkan rekomendasi dari panitia khusus (Pansus) DPRD yang menangani masalah ini. Bahkan Fraksi Golkar berencana menggunakan hak angket kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Golkar Sarkowi V Zahri dalam rapat paripurna DPRD, Senin (7/8) kemarin. Dalam interupsinya, politisi yang karib disapa Owi ini mempertanyakan sikap pemprov atas rekomendasi yang sudah dikeluarkan pansus.
“Kalau ternyata pemprov tidak mengindahkan apa yang menjadi rekomendasi pansus tersebut, maka kami dari Fraksi Partai Golkar mempertimbangkan untuk menggunakan hak angket,” kata Owi.
Menurutnya, penting bagi pemprov untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kaltim. Pasalnya, masalah RSI ini menyangkut kepentingan masyarakat dan hajat hidup orang banyak. Sementara secara kelembagaan, rekomendasi pansus sekaligus mewakili rekomendasi DPRD Kaltim yang perlu untuk diperhatikan pemprov.
“Kalau rekomendasi DPRD tidak diperhatikan, maka apa citra lembaga ini di mata masyarakat Kaltim,” tambahnya.
Karena itu Owi mengajak fraksi-fraksi lain di DPRD Kaltim untuk ikut mempertanyakan sikap pemprov terkait rekomendasi pansus RSI. Kata dia, sebagai keputusan kelembagaan DPRD, hasil kerja pansus berupa rekomendasi mesti dikawal tindak lanjutnya.
Menanggapi sikap ini, Ketua DPRD Kaltim Syahrun mempersilakan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menggunakan hak angket. Dia pun mempersilakan fraksi-fraksi lainnya bila hendak mengikuti langkah Fraksi Golkar. Syahrun menegaskan, sudah sepatutnya pemprov memperhatikan rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Kaltim.
Pria yang akrab disapa Haji Alung ini menyatakan, setidaknya ada empat sikap DPRD terkait polemik RSI dengan Pemprov Kaltim. Pertama, menugaskan pemprov untuk memperpanjang izin RSI selama tiga tahun. Kedua, bahwa sengketa ini bukan sengketa kepemilikan. Ketiga, arahan menteri dalam negeri (mendagri) menyebut, fasilitas umum tidak boleh terganggu apalagi sampai terhenti.
“Keempat, kami melihat secara administratif RSI memiliki fasilitas memadai. Tidak ada penurunan dari sebelumnya. Tapi berdasar laporan BPJS, nasabah-nasabah sekarang terganggu untuk mendapatkan pelayanan karena terbatasnya rumah sakit memberikan pelayanan kepada anggota BPJS. Karena tutupnya pelayanan di RSI,” beber Alung.
Lebih lanjut dia mengatakan, Yayasan RSI sudah dinyatakan menang di tingkat pengadilan tinggi. Apalagi dalam pengelolaan RSI, tidak ada yang dirugikan. Sebaliknya, keberadaan RSI justru berdampak positif bagi masyarakat. Untuk itu DPRD Kaltim bakal menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut rekomendasi pansus pekan depan.
“Nanti dalam rapat paripurna internal, silakan saja anggota dewan mengungkapkan sikapnya. Semua anggota dewan berhak memberikan arahan,” imbuhnya.
Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim, Meiliana menjelaskan, persoalan RSI ini tengah ditangani Biro Hukum Pemprov Kaltim. Dalam hal ini, pemprov masih dalam proses banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Setelah hasil banding turun, polemik ini akan dikomunikasikan dengan DPRD Kaltim untuk mencari jalan yang terbaik.
“Kita tunggu saja ya. Kalau pemerintah sih tetap melaksanakan apa yang nantinya diinginkan oleh RSI. Kami tidak mengabaikan (rekomendasi pansus). Cuma kami memang belum duduk bersama untuk menyelesaikannya. Saya pikir kalau duduk bersama, pasti ada jalan. Sambil jalan, sambil menunggu, sambil proses,” tandas Meiliana. (luk)
