BONTANGPOST.ID, Bontang – PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) masih memilih bungkam terkait penanganan masalah nelayan kerang darah di Muara Badak. PHSS belum memberikan penjelasan resmi terkait hasil pertemuan yang membahas penanganan dampak gagal panen kerang darah.
Pertemuan tersebut diketahui berlangsung pada Kamis (19/2/2026) di Jakarta. Namun sampai saat ini, hasil dari pembahasan tersebut belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
Media ini telah berupaya mengonfirmasi sejak 24 Februari lalu melalui perwakilan eksternal PHSS, Vianka Gunarso. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan yang diberikan.
Pada 28 Februari, Bontang Post memperoleh informasi mengenai hasil rapat yang berkaitan dengan rencana sosialisasi program penanganan dampak gagal panen kerang darah. Informasi tersebut bahkan sempat beredar di media sosial.
Meski demikian, saat dikonfirmasi kembali terkait kebenaran informasi tersebut, pihak PHSS juga belum memberikan respons.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Manager Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Dony Indrawan, Jumat (06/03/2026), juga tidak membuahkan hasil.
Hingga saat ini, informasi resmi mengenai hasil pertemuan tersebut, termasuk alasan tidak dilibatkannya nelayan kerang darah Muara Badak yang terdampak dalam rapat tersebut, masih belum mendapatkan konfirmasi dari pihak perusahaan.
Informasi dihimpun, salah satu yang dibahas adalah pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menyebut PHSS telah memberikan kontribusi sebesar Rp9 miliar kepada nelayan kerang darah di Muara Badak.
Pernyataan tersebut disampaikan Hanif kepada Bontang Post saat kunjungannya ke Bontang 7 Februari lalu. “Itu telah ada kontribusi kepada masyarakat terkait dengan kasus ini. PHSS menyampaikan nilainya Rp9 miliar,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) menggelar pertemuan membahas penanganan dampak gagal panen kerang darah di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara. Namun hingga kini, hasil pertemuan tersebut belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, agenda tersebut membahas rencana sosialisasi penyaluran biaya pendampingan teknis budidaya serta peningkatan produktivitas perikanan bagi masyarakat terdampak. Pertemuan diketahui berlangsung pada Kamis, 19 Februari 2026, di Jakarta.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada perwakilan eksternal PHSS, Vianka Gunarso. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan.
Sejumlah pihak yang disebut menerima undangan juga telah dihubungi, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara, Slamet Hadi Raharjo. Hingga Selasa (25/2/2026), pesan dan panggilan yang dilayangkan belum mendapat respons.
Sementara itu, Camat Muara Badak, Arpan, mengaku tidak menghadiri kegiatan tersebut. “Mohon maaf saya tidak hadir,” ujarnya singkat.
Ketua Aliansi Nelayan Kerang Darah Muara Badak menyayangkan apabila pertemuan penting tersebut tidak melibatkan langsung masyarakat nelayan yang terdampak. “Pertemuan tanpa keterlibatan masyarakat dapat memunculkan dugaan adanya kepentingan tertentu,” ungkapnya. (*)
