BONTANG- Komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk sapu bersih pungutan liar dalam pelayanan kepada masyarakat sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pembacaan dan penandatanganan ikrar saber pungli seluruh jajaran PNS di berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Bersama Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase, Ketua Tim Saber Pungli sekaligus Wakapolres Bontang, Mawan Riswandi menyambangi Kantor Sekretariat Daerah di Kantor Wali Kota Bontang di Bontang Lestari, Kamis (9/3). Basri bertindak sebagai pembina dalam upacara harian pagi kemarin. Tim Saber Pungli memang sedang gencar berkeliling dari satu OPD ke OPD yang lain di Kota Taman belakangan ini. Tujuannya adalah untuk mengingatkan seluruh PNS agar tidak melakukan kegiatan pungli serta dampak hukumnya.
Dalam arahannya, Basri Rase berharap PNS bisa berikrar dan berjanji pada diri sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan dan undang-undang yang berlaku. Banyaknya iming-iming berupa godaan seperti uang, patut menjadi perhatian PNS agar waspada terhadap kegiatan pungli. Apalagi OPD-OPD yang kerap berurusan dengan kontraktor, Basri Rase menekankan.
“Saber Pungli lahir akibat adanya pelayanan yang tidak maksimal. Yang seharusnya bisa jadi dalam tiga hari bisa jadi satu minggu, malah satu bulan karena ada sesuatu hal dan lain-lain. Tetapi saya yakin dan percaya, seluruh jajaran PNS di Kota Bontang akan bekerja keras, tuntas dan ikhlas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” harap Basri.
Sementara itu, Ketua Tim Saber Pungli Bontang Mawan Riswandi menuturkan harapannya agar sosialisasi ini bisa menjadi upaya pencegahan. Mawan pun menyampaikan timnya akan menindak tegas aktivitas pungli dan memastikan tidak ada penghentian penyelidikan.
“Pungutan liar itu penyakit, sama seperti narkoba, malah lebih parah karena terjadi akibat adanya kesempatan. Yang bisa menghilangkan penyakit tersebut adalah diri kita sendiri. Selain diri kita, bisa keluarga dan teman kerja. Oleh karena itu, lebih baik sesama rekan saling mengingatkan,” katanya.
Selain tim penindak, Mawan juga menyebutkan tim intelejen Saber Pungli adalah masyarakat.
“Banyak laporan masuk berasal dari masyarakat, namun laporan tidak akan langsung diproses melainkan ditelusuri terlebih dahulu kebenarannya. Pertimbangannya adalah apakah pungutan ada dasar hukum atau tidak,” jelas Mawan. (hms8)
